Sedihnya, Setahun 6.700 Penduduk Rohingya Tewas di Myanmar
PUBLIKSATU, Puluhan ribu pengungsi Rohingya telah melakukan protes saat memperingati satu tahun pertama penindasan Myanmar terhadap minoritas yang didominasi Muslim. Dilansir BBC pada Sabtu, (25/8), para pengunjuk rasa di kamp pengungsi terbesar di dunia di Bangladesh menuntut keadilan dan mengacungkan spanduk yang menyatakan, 'Tidak Lagi.'
Militer Myanmar melancarkan tindakan kerasnya terhadap kelompok etnis Rohingya setelah militan Rohingya menyerang pos polisi di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus. Lebih dari 700 ribu orang melarikan diri. Menurut Medecins Sans Frontieres (MSF), setidaknya 6.700 orang Rohingya, termasuk setidaknya 730 anak di bawah usia lima tahun, tewas pada bulan pertama setelah kekerasan terjadi.
Namun Pemerintah Myanmar mengatakan, pihaknya memerangi militan Rohingya dan tidak menargetkan warga sipil. Namun kenyataannya mereka manargetkan warga sipil.
PBB menggambarkan serangan militer di Rakhine sebagai contoh pembersihan etnis. Pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan telah menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang kekerasan seksual dan penyiksaan.
"Militer Myanmar memperkosa dan membunuh perempuan kami, menghancurkan properti kami," kata Rakib Hossain kepada BBC Bengali.
"Mereka harus dihukum. Kami menginginkan keadilan," ujarnya. Ashiya Begum, yang suaminya tewas dalam kekerasan di Rakhine, menyebut kehidupan kamp sangat menyedihkan. "Kami tidak bisa terus seperti ini. Kami ingin pulang," katanya.
Pemerintah Myanmar telah menyetujui kesepakatan dengan Bangladesh untuk memulangkan para pengungsi tetapi beberapa telah kembali. Para pemimpin Rohingya mengatakan, mereka tidak akan kembali kecuali mereka dapat menjamin keselamatan mereka.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, pemenang hadiah Nobel Perdamaian 1991, telah menghadapi kemarahan masyarakat internasional karena tidak mengutuk tindakan tentara di negara bagian Rakhine. Sebagai negara yang mayoritas beragama Buddha
, Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya. Pemerintah bahkan mengeluarkan mereka dari sensus tahun 2014 dan menolak mengakui mereka sebagai penduduknya.
(ina/JPC)