Petani Dukung Budi Waseso, Hentikan Impor Beras!

PUBLIKSATU, JAKARTA - Langkah Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) yang meminta impor beras disetop karena pasokan berlebih, didukung petani. Kebijakan impor dinilai telah membuat petani susah karena harga gabah jadi anjlok.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, kebijakan pemerin­tah kembali mengeluarkan izin impor beras, jelas tidak berpihak pada petani. Kebijakan impor membuat harga gabah kering panen turun sehingga membuat petani merugi.

"Pada saat realisasi beras im­por tahap I dan II, harga gabah menurun. Kami khawatir kalau ada tambahan beras impor lagi, harga gabah kering panen akan jatuh," katanya di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Winarno menilai, gudang Bulog memang sedang dalam kondisi penuh. Penyebab utama menumpuknya beras adalah tidak seimbangnya neraca pe­masukan dan penyaluran.

"Sekarang rastra (beras se­jahtera) Bulog 800 ribu ton dan cadangan beras pemerintah 300 ribu ton, sedangkan stok ada 2,3 juta ton. Berarti ada 1,2 juta ton beras komersial yang harus disa­lurkan. Tetapi jualnya ke mana? Jadi, memang harus disetop dulu impornya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli memilih netral me­nanggapi konflik impor beras antara Dirut Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. "Mungkin alasan mendag impor beras adalah mengendalikan harga dan pasokan," ujarnya.

Mendag sepertinya tidak mau kejadian tahun lalu terjadi lagi tahun ini. Di mana beras menghi­lang dan harganya meroket. Se­mentara alasan Bulog menolak impor juga tidak salah. "Alasan dia kan gedung penuh dan paso­kan masih ada," ujarnya.

Sementara bagi pedagang, kata dia, yang terpenting adalah pasokan lancar. Dia juga mem­inta pemerintah segera mengelu­arkan aturan yang membolehkan pencampuran beras lokal dengan impor.

"Masyarakat senangnya beras impor dicampur dengan lokal. Jadi produk impor ini buat cam­puran," katanya.

Saat dijumpai di kantor Ke­menterian Keuangan (Kemen­keu) kemarin, Enggar enggan berkomentar lagi mengenai impor beras dan saling balas pantun dengan Buwas. Enggar lebih memilih tertawa kecil. "He he, sudah cukup, sudah banyak ya," ujar Enggar.

Padahal, sebelumnya kedua pejabat negara ini saling ber­balas pantun terkait dengan kebijakan impor beras. Bulog pun meminta agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak membuka keran impor lagi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, akan mempertemukan Enggar dengan Buwas dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik impor beras. Dia ber­harap, polemik tersebut tidak berkepanjangan.

"Tentu saya akan memper­temukan beliau-beliau ini. Saya masih cari waktu dengan beliau-beliau," kata Darmin.

Namun, dia memastikan, hubungan kerja antar kemen­terian di Kabinet Kerja tetap baik-baik saja walaupun ada kegaduhan terkait kebijakan impor beras. "Kami baik-baik saja," katanya.

Menurutnya, keputusan impor beras tahun ini sebanyak 2 juta ton dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. "Kalau tidak ada impor, repot. Itu (impor beras) sudah melalui pertimbangan matang," ujarnya.

Darmin menjelaskan, kepu­tusan melakukan impor beras itu dilakukan pada kuartal III 2017. Hal itu saat harga beras mulai naik dan persedian di Bulog 978.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional per bulannya 2,3-2,4 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menilai, banyaknya beras impor yang tidak terserap ke pasar karena masyarakat banyak yang tidak menyukai rasa beras impor. Konsumen di pasar memang menghendaki beras impor untuk dicampur dengan beras hasil produksi petani lokal.

Namun, pihaknya masih menunggu perintah dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) di tingkat Kemenko Perekonomian untuk melakukan pencampuran beras bagi operasi pasar. "Kalau ada perintah campur, saya campur. Nanti kalau dicampur, kita ditang­kap lagi. Konsumen memang mintanya dicampur, mereka mau beli beras operasi pasar kalau dicampur," katanya. (rml/jpnn)