Soal Masjid Terpapar Radikalisme, PKS Anggap BIN Teror Masyarakat

PUBLIKSATU, JAKARTA - Pernyataan Badan Intelejen Negara (BIN) yang mengutip hasil survei P3M NU mengenai 41 dari 100 masjid di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpapar radikalisme mengundang keanehan. Sebab, lembaga di bawah komando Budi Gunawan itu dinilai tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

Hal itu diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid (HNW) yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Dia menilai, lembaga sekaliber BIN seharusnya memiliki data tersendiri soal radikalisme di masjid.

"Kalau data orang dipakai, kemudian BIN yang mengumumkan itu lebih aneh lagi. BIN itu kan harusnya punya data sendiri yang independen, yang diberikan ke presiden. Usernya itu presiden," kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/11).

Wakil Ketua MPR RI itu mempersoalkan tindakan BIN yang telah mengungkapkan data tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Menurut dia, tindakan yang telah dilakukan oleh BIN justru meneror masyarakat luas.

"Masyarakat jadi aneh kalau BIN pakai data yang tanpa klarifikasi, tanpa verifikasi kemudian itu seolah-olah data kebenaran dan disuarakan ke publik. Menurut saya, itu meneror masyarakat," ungkap dia.

Karena itu, HNW meminta BIN untuk setop mengumbar informasi-informasi yang belum diyakini kebenarannya ke publik. Seharusnya, BIN terlebih dahulu berkoordinasi dengan presiden ataupun ke lembaga legislator.

"Ini di Komisi I, informasinya enggak pernah disampaikan, tapi malah ke publik. Itu tidak sesuai dengan tupoksi BIN. Kita sepakat memberantas radikalisme tapi harus dengan cara berbasiskan kepada penegakan hukum dan demokratisasi di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme. Sementara itu, ada sekitar 500 masjid di seluruh Indonesia yang terindikasi terpapar paham radikal.

Diketahui, survei dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Arief Tugiman, Kasubdit di Direktorat 83 BIN, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, Sabtu (17/11).

Keberadaan masjid di Kementrian/Lembaga dan BUMN perlu dijaga agar penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu melalui ceramah-ceramah agama tidak mempengaruhi masyarakat dan mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan.

“Hal tersebut adalah upaya BIN untuk memberikan early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan,” kata Jubir BIN Wawan Hari Purwanto dalam siaran pers yang diterima Koran ini. (aim/jpc)