Hadapi Globalisasi, Daerah Dituntut untuk Tingkatkan Daya Saing

PUBLIKSATU, Peningkatan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja. Melainkan pada kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global.

“Tingkat daya saing antar daerah merupakan ujung tombak bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tuntutan persiangan global,” kata Anggota Komite I DPD RI Eni Sumarni rapat dengar pendapat mengenai ‘Pengembangan Daya Saing Daerah’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurutnya, semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah. Maka tingkat kesejahteraan masyarakat otomatis akan semakin tinggi. Untuk itu, daerah dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif guna bersaing dengan daerah lainnya,.

Berdasarkan laporan peringkat daya saing regional Indonesia tahun 2017, ada lima provinsi dengan peringkat daya saing terbaik, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Sedangkan daerah yang daya saingnya masih sangat rendah adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara, NTT, dan Maluku.

“Daya saing tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pertumbuhan dan pembangunan,” kata senator asal Jawa Barat itu.

Eni menilai rendahnya daya saing daerah menyebabkan tingginya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pelayanan publik tidak optimal.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tentu akan berdampak pada daya saing nasional. Sehingga menggangu kemampuan Indonesia bersaing dalam percaturan dunia,” tutur dia.

Sementara itu, Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) M. Taufiq mengatakan daya saing daerah terbentuk karena tata kelola pemerintahan dan kinerja keuangan daerah yang baik. Selain itu, daya saing daerah juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan.

“Kemampuan pengelolaan ini harus terus ditingkatkan melalui proses reformasi birokrasi yang baik,” ulasnya.

Oleh karena itu, lanjut Taufiq, untuk memperkuat daya saing daerah maka reformasi birokrasi memegang kunci penting. Sasarannya adalah agar mendorong penguatan potensi ekonomi daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan, kinerja keuangan daerah, dan perencanaan pembangunan.

“Memang dalam aspek tata kelola pemerintahan daerah, masih saja terdapat beberapa persoalan yang masih mendasar. Salah satunya problematika regulasi,” jelas Taufiq. (int)