Kementerian PUPR Akui Underpass Tol Jombang-Kertosono Belum Beres

PUBLIKSATU, JOMBANG – Keluhan warga Dusun Kedunggabus, Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo terkait pembangunan underpass tol Jombang-Kertosono, ditanggapi pihak terkait.

Bedru Cahyono, PPK Pembangunan Jalan Tol Saradan-Kertosono dari Kementerian PUPR beralasan hingga kini perbaikan underpass ini masih terkendala pembebasan lahan untuk saluran pembuang.

Bedru mengaku juga cukup prihatin dengan kejadian yang berlangsung di underpass Kedunggabus. ’’Saya sendiri memang prihatin dengan kondisi seperti itu. Saya juga sudah minta ke kontraktornya untuk diselesaikan secepatnya,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang (25/12).

Menurut Bedru, ada dua masalah utama yang jadi kendala sejak underpass Kedunggabus. Yakni elevasi tanah yang terlalu rendah. Untuk masalah ini, pihaknya mengklaim sudah pernah melakukan upaya, meski akhirnya harus kembali timbul masalah.

“Dulu kan minta diuruk, ditinggikan, sudah kita tinggikan apa masih kurang tinggi? Kalau kurang ini kan tentu saja bisa jadi terlalu rendah dilewati untuk truk dan mobil yang tinggi. Jadi bisanya ya seperti yang kemarin itu,” terangnya.

Sedangkan masalah kedua, yakni aliran dan saluran air. Pihaknya mengakui jika hingga kini, pembuatan saluran memang belum bisa dilakukan. Hal ini menyangkut teknis pembuatan saluran dalam terowongan dan arah pembuangan air.

“Masalah pengaliran airnya, itu kan harus dialirkan ke satu arah. Sementara ini kan itu di sana memang belum selesai. Kebetulan untuk ujung saluran yang paling bawah selatan itu ada tanahnya milik warga itu belum bisa kita gunakan,” sambungnya.

Belum bisanya saluran ini digunakan lantaran pada lahan warga tersebut statusnya belum dibebaskan. Meski ukurannya, tak besar, Bedru menyebut tanah-tanah ini nantinya akan sangat krusial untuk jalur pembuangan air dan saluran air buangan baik dari tol maupun dari underpass.

“Tidak banyak kok sebenarnya, tinggal berupa segitiga-segitiga kecil begitu lokasinya di selatan timur. Ya cuma memang kita masih harus membebaskan lahan di selatan underpass itu, karena itu satu-satunya jalan untuk pembuangan air nanti,” imbuh Bedru.

Karena itu, pihaknya mengaku sudah memerintahkan untuk pengembang proyek agar bisa segera melakukan pembebasan kepada tanah-tanah yang diperlukan itu. Pihaknya mengimbau kepada kontraktor proyek agar segera membuat kesepakatan dengan warga terkait pengaliran air.

“Dialirkan kemana dulu yang penting bisa dilewati itu dikerjakan sih. Kalau memang tanahnya warga yang bisa untuk pembuangan aliran belum bisa, ya disewa atau dipinjam dulu. Kalau mungkin butuh bantuan ya ngomong dengan warga, bisa minta bantuan Pak Lurah,’’ pungkasnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)