Presiden belum Perlu ke Papua

-

Mantan Wali Kota Jayapura, Michael Manufandu

Mantan Wali Kota Jayapura, Michael Manufandu saat diwawancarai awak media Sabtu (31/8).

PUBLIKSATU, JAKARTA – Dengan kemenangan lebih dari 90 persen di Pilpres 2019 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap perlu mengunjungi Papua untuk bisa meredam situasi panas.

Mantan Wali Kota Jayapura, Michael Manufandu menilai Presiden Jokowi belum perlu mengunjungi Papua. Sebab mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah memiliki para pembantunya untuk menangani Papua.

“Presiden sudah menyerahkan ke beberapa pejabat yang punya fungsi dan tugas-tugas tersebut,” ujar Manufandu saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (31/8).

Manufandu mengatakan, untuk masalah keamanan di bumi cenderawasih. Presiden Jokowi sudah menunjuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Termasuk mendengarkan ada yang menjadi aspirasi masyarakat di Papua.

“Jadi mengenai masalah keamanan Presiden sudah menyerahkan kepada Kapolri dan Panglima. Mendegarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” katanya.

Presiden Jokowi bisa mengunjungi Papua apabila kondisi sudah kondusif. Manufandu percaya Presiden Jokowi akan terus memperhatikan Papua. Sebab lima tahun kepemimpinannya Jokowi sudah membuat jalan yang terisolir kemudian juga pembangunan pelabuhan.

Sehingga roda ekonomi di tanah Papua ini semakin berkembang. Sehingga baginya Presiden Jokowi ke Papua apabila situasi telah pulih.

“Nanti kalau sudah jalan. Baru presiden diberitahukan. Sudah waktunya datang bertemu dengan rakyat. Jadi presiden datang untuk gunting pita. Presiden datang untuk melambai kepada rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mendukung apabila nantinya Presiden Jokowi berkantor di Papua.

Hal ini menurut Riza, karena Jokowi menang mutlak lebih dari 90 persen saat Pilpres 2019. Sehingga Gerindra mendukung apabila nantinya Jokowi akan berkantor di Papua.

“Saya kira itu sesuatu yang baik. Apalagi Pak Jokowi menang mutlak di Papua, 90 persen lebih,” ujar Riza di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/8).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan perlunya Jokowi bisa berkantor di Papua ini untuk membuktikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dekat dengan masyarakat di bumi cenderawasih tersebut.

Sebab memang semestinya demikian, Jokowi menang lebih dari 90 persen di Papua. Maka harus juga dekat dengan penduduk di sana. Termasuk melakukan pengecekan atas insiden kerusuhan yang terjadi di Jayapura.

“Sementara ini enggak ada salahnya dekat, datang segera Presiden dengan jajaran terkait, untuk melihat langsung,” katanya.

Riza menyarankan apabila Jokowi sudah berkantor di Papua, maka perlu mendengarkan apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Sembari mencari solusi atas persoalan kerusuhan yang terjadi di Papua ini.

“Mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang terjadi sesungguhnya, melihat langsung dan mendengar langsung, kenapa masyarakat di sana begitu kecewa, apa masalah nya, dan bagaimana mengatasinya, saya kira sesuatu yang baik,” katanya.

Adapun, ‎pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin menang di Papua dalam rekapitulasi suara tingkat nasional Pilpres 2019 lalu.‎ Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Pilpres 2019 pada Senin (20/5) lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Jokowi-Ma’ruf meraih 3.021.713 suara.

Perolehan suara Jokowi-Ma’ruf Amin itu setara dengan 90,66 persen dari total 3.333.065 suara sah. Raihan itu juga setara dengan sepuluh kali lipat raihan suara Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya meraih 311.352 suara sah. Suara itu sebanding dengan 9,34 persen suara sah.

Sekadar informasi, kerusuhan kembali terjadi di Papua tepatnya di kawasan Jayapura. Masyarakat melakukan pembakaran fasilitas umum yang ia lewati. Hal ini buntut dari kesalahpahaman yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. (JPG)