BPJS dan Tarif Listrik akan Naik, Jokowi Disarankan tidak Membuat Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat Kecil

-

ILUSTRASI BPJS Kesehatan

PUBLIKSATU, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai gagal membaca prioritas politik anggaran dalam menerapkan kebijakan. Pasalnya, Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS dan tarif listrik tapi justru membeli mobil dinas mewah bagi para pejabat negara.

“Kondisi ini muaranya politik anggaran. Pemerintah gagal membaca prioritas yang seharusnya memerlukan pengutamaan anggaran,” ungkap pengamat politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).

“Kegagalan ini bisa saja karena tidak adanya kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini,” tambahnya.

Mengenai kebijakan pengadaan mobil dinas baru, kata Dedi, Jokowi dan kabinetnya disarankan untuk tidak membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat kecil.

Jokowi diharapkan lebih fokus terhadap program pembangunan Indonesia ke depan. Terutama yang sudah direncanakan sejak periode sebelumnya.

Dedi menilai pemerintah saat ini tidak memiliki rencana yang matang untuk membangun Indonesia. Terlebih banyak program yang kurang prorakyat.

“Melihat kondisi sekarang, seolah Presiden tidak memiliki rencana yang baik, sehingga kebijakannya cenderung asal tunjuk,” tandasnya. (rmol)