KPK Minta Tiga Menteri Akselesari Penegakan Hukum Di Pulau Tegal
PUBLIKSATU, LAMPUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan tiga pucuk surat secara bersamaan. Ketiga surat bertajuk Penegakan Hukum Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pesisir, Laut dan Pulau Kecil di Provinsi Lampung.
Surat KPK tertanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo itu dilayangkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka BPN.
“Kami minta saudara untuk mengakselesari penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dan melaporkanya kepada KPK,” ujar Agus Rahardjo dalam copy surat yang diperoleh RMOLLampung.
Seperti diketahui, akselerasi penegakan hukum yang dimaksud KPK karena adanya pelanggaran hukum di Pulau Tegal Mas dan Dermaga Penyeberangan di Pantai Ringgung.Kedua lokasi terletak di Desa Gebang dan Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
"KPK sudah mengirim surat ke Kementerian LHK, ATR/BPN, dan KKP untuk akselerasi proses penegakan hukum pelanggaran pesisir dan pulau-pulau kecil di Desa Sidodadi dan Desa Gebang, Kabupaten Pesawaran," ujar Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah II Dian Patria.
Kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (24/10), Dian Patria mengatakan temuan pelanggaran berdasarkan hasil koordinasi, sepervisi, dan monitoring oleh KPK bersama dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN (ATR?BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Korwas PPNS Bareskrim Polri, Pemprov Lampung dan Pemkab Pesawaran.
KPK, jelas Dian, meminta ketiga kementerian untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 14 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berwenang melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring pencegahan tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, KPK telah mensupervisi penyegelan kedua kawasan oleh ketiga kementerian tersebut di Pulau Tegal Mas dan Dermaga Penyeberangan di Pantai Ringgung, Agustus lalu, tepatnya Selasa (6/8).
Tim Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Pangkalan PSDKP Jakarta, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung telah melakukan pengawasan ke Pantai Ringgung dan Pulau Tegal pada tanggal 16-19 Maret 2019.
Mereka kemudian menindaklanjutinya dengan turunnya KLHK dan KKP ke lapangan pada 17-21 Juni 2019.
Dugaan pelanggaran di Pantai Ringgung Marita adalah pelanggaran reklamasi. Perairan Ringgung, diketahui berada di dalam perairan Teluk Lampung bagian Utara, tidak jauh dari lokasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL).
Bentuk dugaan pelanggaran lainnya antara lain terkait dengan tidak memiliki izin lokasi reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012); tidak memiliki izin lokasi sumber material reklamasi; tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012); perusakan ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove (pasal 69 ayat (1) huruf a, UU 32 Tahun 2009); menguasai dan memanfaatkan sempadan pantai (Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031.
Pembangunan dan pengelolaan tanpa izin terkait dengan Pantai Ringgung, Marita dan Pulau Tegal Mas diduga telah merugikan keuangan daerah.
Dalam siaran pers itu, juga disampaikan terkait dugaan pelanggaran di Pulau Tegal Mas. Tim menemukan sejumlah fakta bahwa penanggungjawab dari kegiatan di Pulau Tegal yaitu Thomas A Rizka bermaksud mengubah Pulau Tegal menjadi kawasan wisata yang bernama Tegal Mas.