Jaksa Agung: Kantor PDIP Saja Saya Tidak Tahu

PUBLIKSATU, Sanitiar Burhanuddin, jaksa agung baru, melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) dengan jaksa agung sebelumnya, M. Prasetyo, kemarin (28/10). Dia mengumpulkan seluruh Kajati se-Indonesia dan menyatakan akan fokus pada pembenahan SDM internal.

Meski demikian, Burhanuddin masih irit bicara soal rencana jangka panjang. Ditanya soal prioritas program, Burhanuddin menyatakan masih melakukan mapping. Saat ini dia berupaya mengawali pekerjaan rumahnya dari pembenahan SDM. ”Program prioritasnya pasti akan menangani SDM dulu, supaya kita cepat bisa lari kencang,” papar Burhanuddin seusai sertijab di Badiklat Kejaksaan Agung di Jakarta kemarin.

Burhanuddin tidak menjelaskan secara detail bagian mana yang paling perlu dibenahi dari segi SDM. Namun, dengan mengumpulkan para Kajati, dia menargetkan bisa membangun komunikasi yang lebih baik untuk menata SDM. Sehari sebelumnya, saat menyatakan akan mengumpulkan para Kajati, Burhanuddin bahkan menargetkan setidaknya harus ada gebrakan baru di Kejagung pada periode kepemimpinannya. ”Nanti pasti ada gebrakan,” ungkapnya.

Keterkaitannya dengan salah seorang anggota PDIP juga membuat publik mempertanyakan independensi dan integritasnya. Burhanuddin adalah adik kandung Tubagus Hasanuddin, politikus PDIP. Namun, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tidak peduli hubungan saudara sekalipun, jika ada pihak yang korupsi, akan langsung ditindak. ”Kantor PDIP saja saya nggak tahu, apalagi manusianya. Nggak ada hubungannya dengan tugas pokok saya,” tegas mantan jaksa agung muda perdata dan TUN itu.

Sementara itu, dalam sertijab kemarin, Prasetyo menyinggung hubungan Kejaksaan Agung dengan partai. Sebelumnya dia juga menduduki jabatan tersebut karena aktif sebagai anggota Partai Nasdem. ”Saya dulu berjuang melalui partai, memang saya akui secara terbuka,” papar Prasetyo. Bahkan, dia menambahkan bahwa tidak ada jaksa agung yang tidak didukung partai politik sebelumnya.

Atas dasar itulah, Prasetyo berpesan kepada Burhanuddin agar tidak mundur meski mendapat banyak komentar terkait dukungan salah satu partai politik kepada dirinya.

”Jadi, Pak Bur, saya pikir nggak perlu kita terlalu kecil hati kalau dalam perjalanan nanti banyak komentar, bahkan caci maki,” lanjutnya. Menurut dia, jaksa agung memang tidak terlepas dari jabatan politis, bukan sekadar jabatan publik. Karena itu, suka atau tidak, bakal ada komunikasi politik di dalamnya. (JP)