Penerima BPJSKes Gratis Janggal
PUBLIKSATU, PAMEKASAN – Data penerima jaminan kesehatan gratis janggal. Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKes) yang dibantu pemerintah tersebut melebihi jumlah penduduk miskin. Selisihnya tembus 454.489 orang.
Penerima bantuan iuran (PBI) mencapai 580.249 orang. Perinciannya, PBI nasional yang ditanggung APBN sebanyak 494.556 orang dan PBI daerah yang ditanggung APBD mencapai 85.693 orang.
Data tersebut tertuang dalam jawaban eksekutif pada pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Pamekasan 2020. Sementara data penduduk miskin di bumi Gerbang Salam sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Oktober 2019 hanya 125.760 orang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan, sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PBI diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu.
Namun, fakta di lapangan, jumlah penerima jaminan kesehatan gratis itu justru sangat fantastis. ”Selisihnya bukan main. Sangat banyak,” kata ketua fraksi PKB itu kemarin (8/11).
Selisih data itu terkesan janggal. Komisi IV akan membicarakan secara internal mengenai langkah yang akan diambil. Kali pertama, dewan akan menyinkronkan data penduduk miskin di Pamekasan. ”Perlu diluruskan data ini,” katanya.
Penerima bantuan jaminan kesehatan gratis sebanyak 580.249 orang. Jika mengacu pada data tersebut, seharusnya tidak ada warga miskin yang sulit mencari biaya kesehatan. Sebab, semuanya digratiskan oleh pemerintah.
Tapi, di lapangan masih ditemukan warga miskin yang tidak mendapat bantuan kesehatan gratis itu. Persoalan tersebut menjadi atensi dewan untuk diselesaikan. Dimungkinkan, dalam waktu dekat OPD yang bersangkutan akan dipanggil.
Umam berharap, bantuan kesehatan gratis itu benar-benar tepat sasaran. Warga miskin harus dipastikan terakomodasi bantuan itu. ”Persoalan ini akan segera kami tindak lanjuti,” janjinya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman tidak menjelaskan secara rinci mengenai selisih data PBI dan penduduk miskin versi BPS. Dia menyampaikan, tidak menutup kemungkinan memang ada perbedaan antara dua sumber data tersebut. ”Bisa jadi kriterianya tidak sama,” ujarnya.
Mantan kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan itu menyarankan agar koran ini konfirmasi lebih detail ke dinas sosial (dinsos). Sebab, PBI dilimpahkan ke dinas tersebut. Sayangnya, Kepala Dinsos Pamekasan Syaiful Anam belum bisa dimintai tanggapan. (radarmadura/jp)