Kuota FLPP Habis, Pemerintah Anggarkan Rp 11 Triliun Tahun Depan

Oleh Redaksi Publiksatu / Kasim · Minggu, 17 November 2019 02:40 WIB · 2 menit baca

PUBLIKSATU, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengevaluasi program pembiayaan perumahan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini, kuota FLPP telah habis, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo memastikan tidak ada penambahan hingga akhir tahun.

“Kami evaluasi karena program ini berjalan dan beberapa bulan lagi akan berakhir, yang kurang di mana. Kami evaluasi supaya ke depan tidak boleh ada kendala karena apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat,” ucapnya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (16/11).

Sementara itu, Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PUPR, Agusny Gunawan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan masalah tersebut bersama dengan para pihak terkait. Demi memberikan kemudahan bagi masyarakat memiliki hunian, ia berharap segera ada jalan keluar.

“Kami sudah rapat dengan para pengembang dan bank, nanti kami sampaikan kebutuhan misalnya 600 ribu unit untuk tahun ini. Dari kami cuma 100 ribu (rumah) anggarannya. Mudah-mudahan Pak Wakil Menteri dan Pak Menteri Ada kebijakan lain,” tuturnya.

Dia juga mengimbau kepada asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan untuk melakukan pemutakhiran data pengembang agar tidak menghambat penyaluran KPR Bersubsidi. “Pemerintah akan terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

John pun mengatakan bahwa pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah, SSB (subsidi selisih bunga) sebesar Rp 3,8 miliar untuk akad SSB yang sudah berjalan.

Kemudian, SBUM (subsidi bantuan uang muka) sebesar Rp 600 miliar untuk 150 ribu unit rumah, TAPERA/SMF untuk 8.460 unit rumah, dan BP2BT sebesar Rp 13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah.

“Persaingan perolehan subsidi pembiayaan perumahan untuk tahun 2020 akan semakin ketat. Oleh karena itu, besar harapan saya agar realisasi tahun 2020 dapat memberikan pilihan rumah yang paling berkualitas untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang paling layak mendapatkan bantuan,” pungkasnya. (JP)