Pengusaha Minta Transparansi Kuota Tambahan Solar Subsidi

PUBLIKSATU, Pengusaha berharap ada koordinasi yang baik mengenai distribusi dan jumlah solar bersubsidi. Sebab, mereka merasa perbaikan waktu distribusi solar saja tidak cukup. Lebih dari itu, pengusaha ingin tahu mengenai kuota solar, baik untuk nasional, daerah, maupun SPBU terdekat.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Timur (Aptrindo Jatim) Eddo Adrian Wijaya mengatakan, pemerintah harus membuka data berapa kuota solar yang tersisa hingga akhir tahun. Juga, apa risiko-risiko yang bakal timbul akibat pasokan yang kurang memenuhi kebutuhan.

Selain itu, pemerintah perlu menyampaikan solusi untuk menutup risiko tersebut. Meski kuota penyaluran solar ditambah 20 persen untuk daerah tertentu, pengusaha tetap ingin transparansi. ”Tidak semua orang mampu beli Pertamina Dex yang harganya jauh lebih mahal ketimbang solar subsidi,” ujarnya.

Eddo mengatakan, pihaknya ingin agar ada komunikasi yang baik antara pengusaha, Pertamina, dan pemilik SPBU agar konsumen lebih mendapat kepastian. Sebab, pengusaha juga perlu merencanakan keuangan yang pas jika terjadi perubahan. ”Satu hari saja satu truk habis untuk solar Rp 500 ribu. Kalau tidak dapat solar, berarti harus beli Pertamina Dex yang harganya dua kali lipat solar. Dikali berapa truk, berapa hari. Perencanaan keuangan perusahaan jadi berubah,” keluhnya.

Pengamat transportasi Bambang Haryo Soekartono mengatakan, persoalan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi harus diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. ”Multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas. Melambatkan ekonomi karena logistik terhambat sehingga harga-harga akan naik dan inflasi meningkat,” ungkapnya.

Risiko yang dapat timbul dari masalah itu tidak hanya inflasi. Tetapi, juga dapat berimbas pada menurunnya ekspor, perlambatan konsumsi, dan aktivitas produksi. Dia menduga, ada permainan mafia dalam kelangkaan solar sehingga kuota solar selalu jebol. Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa solar subsidi mengalir ke industri melalui para spekulan BBM yang sering disebut pengerit atau pelangsir.

Dia menduga, keberadaan para pengerit atau pelangsir yang bekerja sama dengan oknum SPBU itu diketahui Pertamina dan penegak hukum. Namun, seolah ada toleransi dan dibiarkan sehingga kelangkaan solar terus terjadi. ”Hampir 50 persen dari kuota solar subsidi itu diperkirakan menguap ke industri di daerah-daerah. Sedikit saja yang tersisa untuk angkutan logistik dan angkutan umum,” ucap mantan wakil sekretaris jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.

Sementara itu, kelangkaan solar membuat nelayan ikut mengeluh. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendengar langsung keluhan tersebut dari nelayan di pesisir Bangka Belitung kemarin. ”Tolong sampaikan semua unek-uneknya. Biar kami catat langsung,” ujar dia kepada para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat.

Meski begitu, perlu perhitungan dalam situasi saat ini. Nelayan sebisanya akan dibantu asal sesuai kebutuhan.