Megawati Dianugerahi Tokoh Pelopor Modernisasi BMKG
PUBLIKSATU, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menganugerahkan kehormatan Tokoh Pelopor Penguatan dan Modernisasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kemanusiaan dan Lingkungan kepada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Pemilihan Megawati karena memberikan dukungan kepada BMKG untuk menyelesaikan masalah bencana di Indonesia.
Acara digelar di Auditorium BMKG Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11). Hadir dalam acara ini diantaranya Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Riset Bambang Soemantri Brodjonegoro, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Adapula Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini dan Ribka Tjiptaning. Serta Kepala BNPP Marsekal Madya TNI Bagus Paruhito, dan Kepala BNPB Letjen TNI Donny Moenardo.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, lembaganya saat ini bisa memberikan peringatan dini tsunami paling lama 2 menit atau 120 detik setelah gempa terjadi. Kondisi ini berbeda jauh jika dibandingkan pada 2004 lalu. Di mana saat bencana tsunami di Aceh dan Nias terjadi, kemampuan BMKG memberikan peringatan tsunami mencapai dua jam atau 7200 detik. “Sebelumnya kemampuan kami di 2004 itu, kemampuan kami adalah dua jam. Saat itu tsunami Aceh,” kata Dwikorita.
Dia menilai, kondisi ini terjadi tak lepas atas peran Megawati saat menjadi Presiden. Dia memutuskan mengubah BMKG menjadi badan tersendiri di bawah komando presiden. Dwikorita menceritakan saat Indonesia menghadapi banjir yang menewaskan 22 orang di Jakarta pada 2002 lalu. Saat itu, curahan hujan sangat tinggi. Sementara kapasitas BMKG yang masih berada di bawah Departemen Perhubungan, sangat terbatas. Sehingga untuk memberikan prediksi serta peringatan dini kepada masyarakat juga tak mampu.
Kondisi ini mulai mendapat perhatian Megawati. Dengan berbasis pengamatan atas fenomena perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan sekaligus aktivitas kegempaaan, Megawati bervisi bahwa BMKG wajib berperan vital. Yakni untuk bisa memprediksi bencana dan memberi peringatan dini yang akurat kepada masyarakat.
“Di sinilah Ibu Megawati menunjukkan betapa nilai-nilai kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan,” ucap Dwikorita.
Maka Megawati membuat Keputusan Presiden nomor 46 dan nomor 48 tahun 2002. BMKG lalu diubah menjadi lembaga pemerintahan nondepartemen yang artinya langsung di bawah presiden. “Keputusan Ibu Megawati mengeluarkan keppres ini jadi tonggak penting BMKG menjadi seperti saat ini. Peran BMKG jadi lebih berdaya mendukung pembangunan nasional dengan layanan informasi,” tambah Dwikorita.
Saat ini, BMKG memasuki modernisasi tahap II seperti dirancang sejak awal oleh Pemerintahan era Megawati itu. Tujuannya demi meningkatkan kehandalan layanan meteorologi dan geofisika untuk masyarakat. “Semoga aura kepeloporan dan spirit yang Ibu Megawati pancarkan dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua,” jelas Dwikorita.
Sementara itu, Megawati menyampaikan, awal mulanya dia mencetuskan BMKG menjadi badan di bawah Presiden saat masih menjadi Wapres. Saat itu dia memang ditugaskan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menangani kebencanaan.
Kala itu, Megawati kaget karena BMKG berada di Subdirektorat Kementerian Perhubungan. Atas dasar itu, ia pun meminta kepada Gus Dur agar menghendaki pemisahan BMKG. “Saya pergi lagi ke presiden (Gus Dur) dan saya bilang, kalau berdua saya ngomongnya akrab, ‘Mas saya nggak terima tugas ini kalau nggak bisa dirubah’,” kata Megawati.
Gus Dur pun menyetujui permintaan Megawati. Setelah melalui proses yang panjang, BMKG akhirnya berdiri sendiri sebagai badan di bawah komando langsung presiden. Menurut Megawati, sebagai negara yang rawan akam bencana alam, BMKG memiliki peran sentral untuk memberikan prediksi kondisi alam. Di samping itu, kesadaran masyarakat akan kebencanaan pun harus ditingkatkan.
Oleh karena itu, Megawati mendorong agar sekolah-sekolah terutama yang berada di daerah rawan bencana seperti tsunami mengajarkan siswanya berenang. Jika diperlukan ada kurikulum menghadapi bencana alam. “Di sini ada Menko PMK, urikulum dalam hal menangani bencana alam bisa diinikan di sekolah secara aktif. Apabila sewaktu-waktu terjadi bisa melindungi diri sendiri maupun orang lain,” pungkas Megawati. (JP)