Wiranto Blak-blakan Soal Perjanjian Dirinya dengan OSO

PUBLIKSATU, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto yang merupakan Pendiri Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) blak-blakan mengenai posisi Oesman Sapta Odang (OSO). Mantan Menko polhukam itu pun membuka soal perjanjian keduanya.

Wiranto menuturkan, pada 2016 silam dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Saat itu, Wiranto sadar dirinya tidak akan bisa menjabat sebagai Ketua Umum Hanura dan Menko polhukam. Sehingga dipilihlah OSO untuk menggantikannya.

“Saat itu ada pernyataan tegas, bahwa OSO hanya akan menjabat sebagai ketua umum sampai 2019 saja,” ujar Wiranto di Hotel Century, Jakarta, Rabu (18/12).

Kemudian, lanjut Wiranto, pada 2016 OSO menandatangani satu perjanjian yang isinya bisa meloloskan ambang batas parlemen atau pairlementary treshold sebesar 50 persen. Namun faktanya pada pemilu 2019, Hanura malah tidak lolos ke parlemen.

‎”Pada perjanjian itu tertulis, kalau sampai aturan itu tidak ditaati maka saudara OSO secara sukarela akan meningundurkan diri di Partai Hanura, dan itu dituangkan dalam pakta integritas, ada saksinya,” katanya.

Namun, setelah dirinya menjabat sebagai Menko polhukam mulai terjadi konflik internal di Hanura. OSO mulai mengubah-ubah AD/ART Partai. Seh‎ingga Ketua Dewan Pembina Partai Hanura tidak memiliki kekuatan.

Padahal sejatinya dalam perjanjian AD/ART ketua umum Partai Hanura harus tunduk kepada Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

‎”Lalu AD/ART diubah dan kekuasaan saya jadi tidak kuat,” paparnya.

Wiranto juga mengaku aneh dengan tidak diundang dirinya dan Presiden Jokowi pada aara Munas Partai Hanura.

‎”Lazimnya Munas, pembukaannya itu pasti mengundang presiden dan ketua dewan pertimbangan diundang,” ujar Wiranto.

Anehnya, kata Wiranto, dirinya yang selama ini telah mendirikan dan membesarkan Partai Hanura kenapa tiba-tiba tidak diundang di hajatan tertinggi partai itu.

“Tapi saya enggak diundang enggak apa-apa, tapi agak aneh dan diluar kelaziman partai politik‎,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, dirinya tidak mengundangnya Presiden Jokowi karena dirinya masih fokus urusan internal di hari pembukaan Munas.

“Ya memang situasi kita membikin ini khusus dalam keluarga besar Partai Hanura, bukan tidak mengundang. Nanti akan kita undang,” ujar OSO kepada wartawan di Hotel Sultan Senayan, Jakarta, Selasa (17/12) malam.

‎Sementara Ketua Dewan Pembina Wiranto yang tidak hadir dalam hajatan tersebut. OSO mengatakan dalam AD/ART yang baru tidak lagi tercatat adanya jabatan tersebut.

“Sekarang Hanura sudah enggak ada dewan pembina dalam struktur organisasi kita sesuai dengan keputusan Menkum HAM. Jadi kita berdasarkan AD/ART,” katanya. (JP)