Mundur Dari Jabatan Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge: Suara Kita Tidak Didengar Oleh Pemerintah Pusat

PUBLIKSATU.CO – Sejak konflik Nduga meletus Desember 2018 lalu, aksi kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil masih saja terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Kondisi itu memaksa Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengambil sikap mundur diri dari jabatannya.

Pengunduran diri Wentius Nimiangge ini sebagai bentuk protes terhadap sikap pemerintah pusat yang dinilainya tidak serius menangani konflik Nduga.

Yang menyedihkan, menurut Wentius, sehari jelang Natal semestinya menjadi hari Tuhan Yesus, namun ia masih mengurusi jenazah warganya. Termasuk jenazah sopirnya Hendrik Gwijangge serta ajudannya yang tewas ditembak.

“Yang saya atur hari ini, mayat. Hari ini saya atur mayat, peti, untuk kubur orang. Ini di dunia, melanggar hak asasi manusia,” ujar Wentius, Selasa (24/12).

Wentius mengaku telah bertemu dengan menteri sampai presiden tetapi hingga kini suaranya tidak didengar.

“Kita sudah ketemu Menteri, kita sudah ketemu Kapolri, kita sudah ketemu presiden, kita sudah bicara dengan DPR, tapi suara kita tidak bisa didengar oleh pemerintah pusat maupun dari TNI dan Polri,” kata Wentius.

Penambahan pasukan oleh pemerintah pusat tak menyelesaikan masalah. Wentius meminta TNI-Polri menarik seluruh pasukan non-organik (TNI). Ia khawatir dengan kondisi warganya.

“Yang tinggal di [Nduga] sini itu organiknya saja, Kapolres itu bisa. Karena kami biasa tinggal bersama di kabupaten, di mana-mana. Kalau TNI-Polri pasukan [non-organik] apa itu, harus ditarik,” ujar Wentius.

Wentius yakin pemerintah tidak serius menangani konflik Nduga.

“Kita sudah bicara dengan DPR RI, kita sudah bicara dengan Kapolri untuk tarik anggota itu, kita sudah dibicara. Kami itu macam kayak boneka,” ujar dia. (rmol/sr)