Tidak Hanya Instansi Pemerintah, Semua Lapisan Masyarakat Harus Menyesuaikan Dengan Kebijakan New Normal

PUBLIKSATU - Kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk menerapkan protokol new normal pandemik Covid-19 ibarat buah simalakama.

Kebijakan tersebut dibuat setelah masyarakat harus menahan beban sosial dan ekonomi selama kewajiban work from home (WFH), social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pertanyaan besar yang muncul adalah mana yang harus lebih diutamakan, kesehatan atau ekonomi yang terdampak Covid-19. Hingga akhirnya, lahirlah kebijakan new normal.

"(Kebijakan new normal) persis seperti buah simalakama. Mengejar penanggulangan Covid-19 semata akan kebobolan ekonominya," ujar Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut (IMI), Lukman Edy kepada wartawan, Selasa (2/6).

"Tetapi, membuka keran sektor perekonomian semata juga akan kebobolan kesehatan masyarakatnya, bahkan upaya penanggulangan Covid-19 selama ini bisa sia-sia," imbuhnya.

Lukman Edy menyebutkan, hingga kini belum juga ada tanda-tanda berakhirnya pandemik Covid-19. Bahkan, ada yang menyatakan virus corona penyebab Covid-19 telah bermutasi sampai gen D saat ini.

Saat ini, kata dia, ada dua kelompok besar soal bagaimana solusi terbaik bagi masyarakat. Kelompok kesehatan dan kelompok ekonomi.