Isu Komunisme, TKA Tiongkok Dan Sentimen SARA Muncul Di Tengah Pandemik Covid-19, Pengamat: Negara Harus Waspada Terhadap Kolompok Radikal

PUBLIKSATU - Aparat keamanan TNI, Polri dan BIN diminta ekstra waspada dan menutup celah bagi kolompok radikal yang berpotensi membuat situasi nasional tidak kondusif. Pasalnya, kelompok tersebut terus mencari celah di tengah kesibukan pemerintah memerangi pandemik Covid-19.
Demikian disampaikan pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta saat pembicara dalam diskusi virtual bertajuk "New Normal: Indonesia Optimis dan Indonesia Terserah", Kamis (4/6).
"Penanganan pandemik Covid-19 yang melibatkan TNI, Polri dan BIN, menjadi peluang bagi aktor-aktor yang ingin membuat gangguan terutama bagi pemerintah. Aktor tersebut ingin memanfaatkan kelengahan aparat keamanan," papar Stanis.
Selain itu, kata dia, dengan adanya tekanan ekonomi, pemberlakukan pembatasan sosial yang berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja, menjadi isu yang didorong oleh aktor-aktor tertentu kepada masyarakat, dengan tujuan menggerus ketaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Gangguan keamanan yang sudah terjadi secara nyata adalah dari kelompok radikal yang melakukan aksi teror. Aksi teror terhadap petugas kepolisian di Poso oleh kelompok MIT (15/4/2020) dan serangan lone wolf di Polsek Daha Selatan HSS Kalsel (1/6/2020) menunjukkan bahwa kelompok teroris memanfaatkan celah kerawanan di saat pandemik Covid-19 ini untuk menyerang polisi.
"Ancaman dari kelompok pengusung ideologi khilafah juga terus terjadi. Penyebaran pamflet ideolofi khilafah di Kupang menjadi salah satu bukti bahwa propaganda khilafah terus dilakukan. Kelompok pengusung khilafah yang sudah secara resmi dibubarkan diketahui juga mencoba eksis, termasuk melalui forum akademis. Bukti pamflet yang beredar dengan atribut sebagai Jubir HTI menunjukkan bahwa meskipun sudah dilarang pemerintah mereka tetap mencoba untuk eksis," tandasnya.
Stanis juga menyinggung kasus Ruslan Buton yang melakukan propaganda agar Presiden Jokowi mundur. Menurutnya, sikap Ruslan Buton ini adalah salah satu gerakan yang memanfaatkan situasi pandemik Covid-19. Propaganda yang dilakukan dapat diduga masuk dalam kategori informasi yang menimbulkan kebencian dan kegaduhan. Begitu juga dengan adanya narasi tentang pemakzulan Jokowi yang muncul dari berbagai titik.