Mars Glory to Hongkong Dilarang Dinyanyikan di Sekolah

PUBLIKSATU – Mars Glory to Hongkong akhirnya dilarang dinyanyikan di sekolah-sekolah di Hongkong. Hal ini setelah otoritas Hongkong mulai membuat kebijakan-kebijakan tak populer menyusul diberlakukannya UU Keamanan Nasional.

Glory to Hongkong sendiri merupakan lagu yang kerap dinyanyikan oleh massa aksi pro-demokrasi. UU Keamanan Nasional yang berlaku di Hongkong mewajibkan seluruh perangkat di kota otonomi khusus itu untuk mempromosikan pentingnya pendidikan tentang keamanan nasional di sekolah-sekolah dan universitas melalui organisasi sosial, media, dan dunia maya.

Larangan tersebut membuat banyak pihak kembali khawatir UU baru itu mengekang kebebasan di Hongkong. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, perpustakaan publik menghapus buku-buku yang ditulis oleh aktivis dan tokoh gerakan pro-demokrasi dari daftar katalog. Otoritas di Hongkong juga melarang warga menyerukan slogan “Bebaskan Hongkong, ini waktunya revolusi” (Liberate Hongkong, revolution of our time) saat UU baru itu berlaku minggu lalu.

UU yang dibuat Tiongkok untuk Hongkong itu akan menghukum keras para pelaku makar, subversi, teror, dan kolusi atau kerja sama dengan pasukan bersenjata asing. Ancamannya berupa penjara seumur hidup.

Kepala bidang pendidikan Hongkong, Kevin Yeung, saat menjawab pertanyaan anggota DPR, mengatakan para pelajar tidak seharusnya terlibat dalam aksi boikot kelas dan tidak menyerukan slogan, membentuk rantai manusia, atau menyanyikan lagu yang berisi pesan politik.

“Lagu ‘Glory to Hongkong’ yang menggambarkan aksi massa pada Juni tahun lalu memuat pesan politik yang kuat dan terkait erat dengan insiden politik dan sosial, kekerasan, serta aksi-aksi melanggar hukum yang berlangsung sampai berbulan-bulan. Sekolah harus tidak membiarkan siswa memainkan, menyanyi, atau merekam lagu itu di sekolah,” tegas Yeung.

Tiongkok pada Rabu (8/7) membuka kantor keamanan baru di Hongkong. Pemerintah mengubah sebuah hotel dekat taman kota yang kerap menjadi tempat berkumpul massa pro-demokrasi, jadi markas kantor keamanan nasional.