Soal POP, Mendikbud Nadiem Perlu Belajar Dari NU, Muhammadiyah Dan PGRI

PUBLIKSATU - Sikap Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mundur dari program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa disepelekan.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Muhammad Mirza Harera menyebutkan, mundurnya tiga organisasi tersebut bisa jadi sinyalkan bahwa POP Kemendikbud menyimpan masalah yang serius.

"Masalah ini terlihat serius karena dua ormas seperti NU dan Muhammadiyah mundur, artinya masalah tersebut sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara musyawarah," ujar Mirza Harera dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/7).

Oleh karena itu, kata Mirza, Mendikbud sudah seharusnya mengevaluasi POP. Tidak hanya itu, Kemendikbud harus berusaha kembali merangkul mereka yang mengundurkan diri dari POP untuk kembali lagi berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

"Biar bagaimanapun juga, mereka yang mundur memiliki peran dan sejarah kuat dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan siswa-siswi di daerah-daerah," katanya.

Sambungnya, Mendikbud Nadiem juga harus paham bahwa menjadi menteri harus bisa komunikatif dan mengakomodir setiap aspirasi serta masukan dari masyarakat terkait sistem pendidikan di Indonesia.

Mirza menyebutkan, sebagai milenial yang pernah sukses dalam dunia usaha maka kecerdasan Nadiem pada dasarnya tidak diragukan lagi.