Seleksi Pendamping PKH Kemensos Harus Transparan, PAN: Tidak Etis Kalau Parpol Minta Jatah

PUBLIKSATU - Proses rekrumen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) harus dilakukan secara adil, terbuka dan bebas dari kepentingan politik. Sebab, program PKH adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

"Karena itu, sangat tidak bijak jika dimasuki oleh kepentingan politik temporal," tegas Plh Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Rabu (5/8).

Menurut Saleh, peran pendamping PKH itu sangatlah strategis. Karena itu, tidak heran apabila proses rekrutmennya acap kali diperalat.

“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat. Alat untuk merekrut para pemilih," ujarnya.

Padahal, sambungnya, pendamping PKH itu merupakan berperan sebagai pembantu masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dari APBN.

"Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan," kata dia.

Atas dasar itu, tekan Saleh, seleksi pendamping PKH diharapkan dilakukan secara terbuka. Seharusnya, tidak boleh ada kader partai politik tertentu yang mendaftar karena anggaran yang dipakai adalah anggaran APBN bukan anggaran partai.