Putusan MK Bisa Jadi Pedoman, KPU Harus Buat Aturan Mantan Pecandu Narkoba Tidak Boleh Calonkan Diri Di Pilkada

Oleh Redaksi Publiksatu / Sarmin · Jumat, 7 Agustus 2020 20:18 WIB · 2 menit baca

PUBLIKSATU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menolak calon kepala daerah mantan pecandu narkoba yang ingin maju di ajang pilkada dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Kontitusi (MK).

"Ya bisa KPU menolak calon kepala daerah (mantan pecandu narkoba). Putusan MK itu bisa dianggap cukup," kata pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid, Jumat (7/8).

Menurut dia, KPU idelanya menerbitkan peraturan tersendiri untuk mengatur mantan pecandu narkoba maju di pilkada. Hal itu sebagai sikap KPU dalam mengakomodasi apa yang sudah diputuskan MK. Tujuan dari peraturan KPU itu nantinya sebagai tata cara atau syarat pencalonan bagi mereka-mereka yang sebelumnya dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan melawan hukum, seperti narkoba.

"Tujuannya agar ada kepastian hukum dan ada kejelasan tetang bagimana memperlakukan mereka. Jadi putusan MK itu harus ditindaklanjuti secara teknis dengan peraturan KPU, sebagai implementasi daripada pelaksanaan putusan MK," ujar Fahri Bachmid.

Lebih lanjut, Fahri Bachmid menambahkan, putusan MK tentang larangan pecandu narkoba tersebut sudah jelas dan mengikat, Namun demikian, idealnya tetap diperlukan peraturan dari KPU, agar prinsip larangan sebagaimana diatur dalam rezim ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 benar-benar dapat diimplementasikan secara proporsional dan berkepastian hukum, dan tidak bias.

"Memang dalam putusan MK itu telah sangat jelas, tapi karena ini mengatur tentang hal-hal publik jadi idealnya ada norma, sebagai pelaksanaan dari kaidah yang ditetapkan oleh (MK) itu. MK sudah membuat kaidah hukum, Jadi KPU harus berpedoman pada putusan MK itu, agar partai dapat mengusung calon-calon kepala daerah yang baik, berkualitas serta memiliki integritas dan standar moral yang tinggi," tambah Fahri Bachmid.

Peraturan KPU tentang syarat pencalonan pilkada ini, menurur Fahri Bachmid, sangat diperlukan. Karena bagaimanapun dengan peraturan itu, KPU bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara yang kredibil, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menelusuri jejak rekam calon kepala daerah secara lebih substantif.