Pilkada 2020 Dinilai Hanya Teruskan Tradisi Oligarki Dan KKN, RR: Lebih Baik Dana Rp 20 T Pasangkan Wifi Gratis Di 1 Juta Titik Dan Beli 30 Juta HP Untuk Anak Tidak Mampu

PUBLIKSATU - Pilkada Serentak 2020 terus menuai polemik. Mulai dari kekhawatiran hajatan ini akan berubah menjadi klaster baru virus corona hingga pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik.

Salah satu kritik tentang anggaran pilkada disampaikan oleh tokoh nasional DR. Rizal Ramli.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mencatat anggaran Pilkada 2020 menyentuh angka Rp 15 triliun. Bahkan kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan dana Rp 4,7 triliun.

“Total nyaris Rp 20 triliun. Sementara manfaatnya nyaris tidak ada,” tegasnya pria yang akrab disapa RR itu dalam akun Twitter pribadi, Kamis (13/8).

Pernyataan Rizal Ramli bahwa manfaat nyaris tidak ada itu didasarkan karena sebagian besar gelaran pilkada tahun ini hanya akan meneruskan tradisi oligarki dan KKN.

Peluang calon penantang atau di luar dinasti yang berkuasa memang cukup sulit dalam berlaga di masa pandemik. Bantuan-bantuan corona berpeluang dijadikan alat untuk kampanye para petahana.

Di satu sisi, oligarki juga sudah tampak ketara. Yang paling ramai adalah pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan sang menantu, Bobby Nasution di Pilkada Medan.