Pemerintah Gelontorkan Rp 90,4 Miliar Untuk Influencer, Pengamat: Anggaran Sebesar Itu Memestinya Dialihkan Pada Sektor Produktif

PUBLIKSATU - Besarnya anggaran belanja pemerintah untuk influencer yang mencapai Rp 90,45 miliar dinilai tidak rasional.

Pasalnya, jika pemerintah masih membutuhkan jasa swasta dalam hal ini influencer maka patut dipertanyakan fungsi para menteri kabinet selaku pembantu presiden.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/8).

"Anggaran influencer ini sulit diterima akal sehat, mengingat pemerintah seharusnya tidak memerlukan jasa influencer sebagaimana sektor swasta," kata Dedi Kurnia Syah.

"Reputasi yang dibangun berbasis kinerja sangat cukup melibatkan para menteri dan juru bicara," imbuhnya.

Lagi pula menurut dosen Universitas Telkom ini, jika pemerintah menggelontorkan duit negara untuk para influencer saat masih ada para menteri di kabinet. Ini justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin terdegradasi.

"Dibanding menghimpun influencer, terlebih dalam kondisi sekarang, publik sedikit banyak telah mengenali integritas influencer," ucapnya.