Peneliti: Penegakan Hukum Dan Regulasi Rezim Jokowi Jilid II Bikin Iklim Usaha Mendung

PUBLIKSATU - Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode II kembali mendapat sorotan dari segi penegakan hukum dan regulasi yang terkait dengan iklim berusaha dan investasi.

Salah satunya oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial dalam acara Dialog Politik Ekonomi bertajuk "KPK dan Hukum Ekonomi", yang disiarkan di Instagram @DidikRachbini, Sabtu (22/8).

Dalam acara dialog yang dipandu Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof. Didik J. Rachbini, dihadirkan peneliti muda LP3ES, Dzulfian Syafrian yang memiliki basis keilmuan mengenai perdagangan, investasi dan juga bisnis.

Dzulfian memaparkan sebuah tajuk mengenai penegakan hukum dan regulasi yang menjadi syarat mutlak dari terciptanya iklim ekonomi yang dipercaya oleh pelaku usaha ataupun pebisnis.

"Memang hukum atau regulasi itu berperan sangat penting. Ini adalah syarat mutlak yang harus ada ketika orang-orang ingin melakukan bisnis," ujar peneliti yang kerab disapa Ijun ini.

Keterkaitan kepastian penegakan hukum dan regulasi dengan iklim bisnis, dijelaskan Ijun, adalah mengenai ongkos berusaha yang akan dikeluarkan pebisnis.

Sebab kekinian, banyak pebisnis yang enggan memproduksi barang dan atau jasanya di luar kawasan perusahaannya.