Soal Isu Reshuffle, Politisi PDIP: Kebijakan Dan Penilaian Jabatan Menteri Mutlak Kewenangan Presiden, Saya Tidak Mau Berspekulasi

PUBLIKSATU - Rumor yang berkembang mengenai perombakan kabinet merupakan hal yang sah-sah saja berkembang di publik. Termasuk jika ada sejumlah nama yang mulai dikaitkan akan menggantikan menteri-menteri tertentu.

Begitu tegas politisi PDI Perjuangan Muhammad Nabil Haroen menanggapi isu perombakan kabinet yang muncul sejak Presiden Joko Widodo memarahi para menteri di sidang kabinet.

“Nama-nama beredar beserta kementerian/lembaga yang dirumorkan akan diganti, itu pembahasan publik, sah-sah saja,” ujarnya dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/8).

Menurutnya, semua keputusan reshuffle berpulang pada keputusan presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Anggota Komisi IX DPR ini bahkan enggan ikut berspekulasi mengenai siapa menteri yang tidak bekerja maksimal di saat menangani Covid-19 dan membuat Jokowi murka. Bagi pria yang akrab disapa Gus Nabil itu, penilaian kinerja para menteri juga masuk dalam hak Presiden Jokowi.

“Semua kebijakan dan penilaian terkait jabatan Menteri, itu mutlak merupakan kewenangan presiden. Jadi, saya tidak akan berspekulasi atau menebak-nebak terkait dengan hal itu,” tandasnya.

Perbincangan mengenai perombakan kabinet kembali ramai setelah Presidium IPW Neta S. Pane mengaku mendapat bocoran akan ada sebanyak 18 nama menteri yang akan dicopot.