DPR Diminta Desak Jokowi Untuk Tegas Terhadap Persoalan Di Papua, Natalius Pigai: Kejahatan Terus Terjadi Dan Dunia Sedang Menyaksikan

PUBLIKSATU - Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Indonesia menjelaskan beberapa hal terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam dua tahun terakhir.

Permintaan ini disebutkan dalam dokumen CCPR/C/IDN/QPR/2 tentang list of issues prior to submission of the second periodic report of Indonesia. List of issues prior to submission of the second periodic report of Indonesia itu diterbitkan tanggal 6 Agustus 2020. Terdapat 18 isu tentang Papua dalam dokumen tersebut.

Bagi aktivis kemanusiaan Natalius Pigai, permintaan PBB itu bukan hal aneh. Kejahatan HAM di Papua memang terjadi tetapi tidak banyak diberitakan di dalam negeri.

"Kejahatan negara terus menerus terjadi di Papua, mungkin tidak banyak media nasional yang memberitakan tapi dunia sedang menyaksikan secara gamblang melalui teknologi informasi yang melintasi batas negara (borderless)," ujar Pigai dalam keterangannya, Minggu (30/8).

Pigai pun meminta politisi khususnya yang berada di Parlemen untuk mendesak kepada Presiden Joko Widodo supaya memberikan kebijakan tegas terhadap persoalan di Papua.

"Saya minta legislatif, tokoh politik, dan akademisi dan masyarakat sipil Indonesia harus meminta penjelasan kebijakan kepada presiden," katanya.

"Selanjutnya Presiden Jokowi juga silakan jelaskan kepada PBB 18 pertanyaan tentang kejahatan HAM ini," pungkasnya. (rmol)