Kemendagri dan KPK Minta Pemda Transparan Soal Anggaran

PUBLIKSATU - Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berlangsung transparan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengupayakan agar transparansi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berlangsung transparan. Hal ini

“Tegas mendukung upaya baik terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di daerah,” kata Tito dalam rapat koordinasi terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di RSU Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

Mantan Kapolri ini menuturkan, menyambut terbuka untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Karena menyangkut lokal government yang merupakan fungsi dan tugas Kemendagri.

“Saya lihat paling banyak pekerjaan kami ini berhubungan dengan local government, yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang jumlahnya 548,” ucap Tito.

Oleh karena itu, Tito tak memungkiri, potensi korupsi di daerah bisa terjadi pada anggaran, perizinan dan urusan yang menyangkut pemerintah daerah.

“Karena ada urusan di luar urusan pemerintahan pusat, pertahanan keamanan, yustisi, agama kemudian politik luar negeri, fiskal dan moneter. Ini diserahkan kepada Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, kami memberikan pembinaan sekaligus juga pengawasan kepada mereka,” terangnya.