Tanggapi Drama Mikrofon, Sekjen DPR: Mohon Maaf, Yang Ingin Bicara Bukan Hanya Demokrat

PUBLIKSATU - Peristiwa Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan mikrofon anggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan berbicara memberikan tanggapan atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dalam Rapat Paripurna Senin (5/10) kemarin, terus menuai reaksi beragam dari kalangan masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pun angkat bicara mengenai “drama” tersebut.

Dia menjelaskan bahwa insiden mikrofon mati dilakukan karena pimpinan sidang hanya menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.

“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/10).

Rapat paripurna itu juga sempat memanas saat Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin memimpin sidang. Anggota Fraksi Golkar itu sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman.

Benny merasa tidak diberikan hak berbicara, sedangkan Aziz menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat sudah diberi tiga kali kesempatan berbicara dalam rapat paripurna itu. Tiga kesempatan itu dipakai oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Sementara dua lainnya oleh Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU disahkan.