Pengamat: Soal Nasdem, Moeldoko Juga Harus Klarifikasi

PUBLIKSATU - Partai Nasdem tidak cukup hanya mengklarifikasi tidak terlibat gerakan mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Seharusnya, Nasdem juga meminta Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengklarifikasi bahwa Nasdem tidak terlibat upaya-upaya yang disebut inkonstutional itu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk 'Partai Demokrat Masih Memikat?' pada Sabtu (6/2).

"Misalnya ya, bahwa ada kontak antara Nasdem dan Pak Moeldoko. Itulah makanya penting bukan Nasdem-nya yang harus klarifikasi. Minta Pak Moeldoko yang klarifikasi. 'Eh Pak Moeldoko, anda menyebut nama-nama kami nih, siapa yang memberi dukungan'," ujar Ray Rangkuti.

Menurut Ray, apabila Nasdem memang tidak terlibat sama sekali dalam gerakan politik sebagaimana disampaikan bahwa PKB dan Nasdem disebut oleh Moeldoko telah digandeng untuk koalisi pada Pilpres 2024 mendatang, jika Demokrat sudah 'dikuasai' Kepala KSP itu.

"Jadi bebannya di dia (Moeldoko), bukan di partai-partai ini (Nasdem dan PKB), bukan kepada orang-orang yang disebutkan namanya gitu loh," kata Ray Rangkuti.

"Sebab enggak ada jaminan bahwa besok hari gak dibawa-bawa lagi kan? Kayak Pak Moeldoko mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi tidak terlibat, kan kira-kira gitu," imbuh pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini