Tomas Busel: Kriteria Mendagri dan Orang Ditunjuk Tidak Nyambung

PUBLIKSATU.CO, JAKARTA- Polemik pejabat (PJ) di Buton Selatan (Busel), masih saja berlanjut. Penunjukkan La Ode Budiman sebagai PJ Bupati mendapatkan tentangan dari masyarakat.

Demikian diutarakan salah satu Tokoh Masyarakat (Tomas) Busel, Ir. La Ode Budi Utama, melalui pesan WhatsApp nya, Jumat (27/5/2022).

Putra Mantan Camat Distrik Pertama Kecamatan Batauga ini mengatakan sejak Senin, para pemuda berdemonstrasi di kantor DPRD dan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Buton Selatan (Busel). Spanduk “Tolak Rezim Politik Dinasti di Buton Selatan, Haus Kekuasaan”, mereka bentangkan di depan Rujab Bupati Busel.

Menurut pemilik Yayasan Pendidikan Permata Hati Mulya ini, sikap Gubernur Ali Mazi sendiri sampai Rabu kemarin belum melantik dua PJ, yakni PJ Busel dan PJ Mubar. Khusus PJ Busel, Ali Mazi mendapat perhatian dari masyarakat Busel, dan dukungan dari DPRD Sulawesi Tenggara agar mempertanyakan kembali Kemendagri.

Bahkan La Ode Budi Utama menyampaikan bahwa dari DPRD Busel sendiri, sudah ada 10 anggota yang menandatangani petisi untuk mendukung aspirasi menolak PJ Bupati dari Sekda tersebut.

Tomas Busel, La Ode Budi di Jakarta, ketika ditanyakan apa penyebab utama sehingga masyarakat Busel melakukan aksi protes yang begitu bergelombang.

“Kriteria Mendagri dan orang yang ditunjuk, tidak nyambung. Profesional dan tidak konflik kepentingan terhadap elit daerah, katanya. Justru sebaliknya, PJ dari Sekda memperkuat penguasaan daerah oleh satu keluarga. Jangankan kadis dari keluarga Bupati, bahkan Ketua KONI dan Karang Taruna, anak,” jelas La Ode Budi.