Berita Terkini
Nasional

Pemerintah Ingin Tiap Tahun Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Capai 1 Persen

Oleh Redaksi Publiksatu / Rudi · Kamis, 4 Agustus 2022 02:11 WIB · 2 menit baca
Pemerintah Ingin Tiap Tahun Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Capai 1 Persen
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. (Istimewa)

PUBLIKSATU – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024.

“Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini,” kata Wapres Ma’ruf Amin dikutip dari jawapos.com saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.

Wapres Ma’ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya,” ucap Wapres.

Pemerintah, menurut Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024.

“Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi ‘by name’, ‘by address’, dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan keluarga,” tambah Wapres.

Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau “exclusion error”. “Kelompok ini agar sebisa mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag,” ujar Wapres.