Subsidi Biaya Haji Dinilai Terlalu Besar, Ismed: Perlu Dibahas Ulang

Publiksatu – Subsidi biaya berangkat haji menjadi sorotan setelah adanya pertemuan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum lama ini. Sebab, diketahui besaran subsidi mencapai 60 persen dari biaya riil berangkat haji.

”Saya paham apa yang disampaikan Pak Ma’ruf Amin. Bahwa biaya haji terlalu besar subsidinya, maka perlu pembahasan ulang,” kata Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan di Jakarta kemarin (17/8) dikutip dari jawapos.co.

Biaya riil untuk naik haji per jemaah mencapai Rp 100 juta. Namun, jemaah hanya membayar sekitar Rp 40 juta. Sisanya dibayar subsidi dari pengelolaan dana haji. Wapres pun meminta pengelolaan pembiayaan haji itu ditinjau ulang.

Menurut Ismed, dengan adanya subsidi, aspek istitaah atau berkemampuan secara finansial diragukan. Idealnya, jemaah haji membayar biaya apa adanya. Jika merasa biaya haji terlalu mahal, jemaah bisa kembali menabung terlebih dulu.

Ke depan, dia berharap BPKH lebih transparan. Selain itu, BPKH dan DPR tak perlu takut menyampaikan besaran biaya haji kepada masyarakat. Tidak seperti sekarang, memberikan subsidi tinggi untuk menjaga biaya haji yang ditanggung jemaah tidak terlalu besar.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu belum bersedia memberi penjelasan tentang hasil pertemuan dengan Ma’ruf Amin. Khususnya mengenai besarnya subsidi biaya haji yang memengaruhi keuangan BPKH. ”Masih confidential,” ujar Anggito.

Sebelumnya, Jubir Wapres Masduki Baidlowi mengungkapkan poin-poin bahasan pertemuan Ma’ruf Amin dengan BPKH. Salah satunya subsidi biaya haji yang mencapai 60 persen. (*)