Moeldoko Diminta Hadiri FBP, Bupati: Sekaligus Meninjau Kawasan Hutan Mangrove di Desa Langere dan Koepisino
PUBLIKSATU.CO, JAKARTA- Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakariah bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Butur, Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si., meminta kesediaan waktu Kepala Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia (RI) Jenderal (Purnawirawan) TNI Moeldoko, S.I.P., untuk menghadiri Festival Budaya Pesisir (FBP) Butur yang direncanakan akan di gelar bulan Oktober mendatang.
Bupati Dua Periode ini menyampaikan bahwa atas undangan dimaksud, Moeldoko menyatakan kesanggupannya untuk hadir. "Sekaligus ingin meninjau langsung kawasan hutan Mangrove di Desa Langere dan Desa Koepisino," demikian diutarakan Muhammad Ridwan Zakariah ketika diskusi terkait isu percepatan pembangunan di daerah Lipu Tinandeakona Sara di Gedung Sayap Timur Lama KSP Jl. Veteran III, 2, DKI Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Selain itu, Moeldoko juga menanyakan kabar pak Bupati? Ketika menerima Bupati Butur, Ridwan Zakariah saat tiba di ruang kerja KSP RI. Alhamdulilah sehat Pak Jenderal, terimakasih atas kesediaan pak Jenderal yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima saya (Bupati Ridwan Zakariah, red), jawab Ridwan Zakariah sambil berjabat tangan.
"Apa yang bisa saya (Moeldoko, red) bantu untuk percepatan pembangunan Buton Utara?," tanya Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI ketika menerima kunjungan Bupati Butur, sehari lalu.
Sebelum menjawab pertanyaan Mantan Panglima TNI RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Ridwan Zakariah izin melaporkan mengenai garis-garis besar skala prioritas utama pembangunan Buton Utara. Sekaligus menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya, antara pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Butur dengan Staf Ahli Utama KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Nelson Siagian, PhD pada hari Senin tanggal 22 Agustus lalu.
Mantan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga menguraikan beberapa hal mengenai potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Butur. Termasuk kendala dalam pelaksanaan pemerintahan umum di daerah eks Kesultanan Buton yang berbeda di ujung Utara Pulau Buton ini. Potensi SDA di daerah Lipu Tinandeakona Sara perlu mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama pemerintah pusat, baik itu masalah kawasan hutan lindung, potensi tambang, termasuk pengelolaan kawasan hutan Mangrove yang luasnya 15,3 ribu hektar, terluas di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menanggapi diskusi dan paparan singkat yang disampaikan Bupati dua periode ini. Mantan Orang Nomor Satu di TNI di masa kepemimpinan Presiden RI ke enam ini, merespon positif tentang keberadaan hutan Mangrove. Sebab, hutan Mangrove merupakan fitur alami yang mampu secara signifikan meredam dan menurunkan abrasi laut juga meredam magnitude bencana gelombang tsunami, sehingga eskalasi bencana juga potensi kerugian, serta korban dapat direduksi.