Anggaran Pembangunan IKN Diusulkan Ditambah

Publiksatu – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan sebesar Rp 10,38 triliun.

Dikutip dari jawapos.com, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, sesuai dengan Surat Bersama (SB) Bappenas dan Menteri Keuangan dan Surat Menteri PUPR tentang penyesuaian Pagu Anggaran TA 2023, anggaran Ditjen Cipta Karya untuk 2023 Rp 25,03 triliun. Jumlah itu terdapat tambahan anggaran Rp 10,38 triliun untuk dukungan pembangunan IKN.

”Tambahan anggaran dalam rangka dukungan pembangunan IKN sesuai dengan yang disampaikan Bapak Menteri PUPR, kami alokasikan untuk kegiatan bidang air minum Rp 622,5 miliar,” kata Diana dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (31/8).

Alokasi tersebut untuk pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) SPAM Sepaku, jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM Sepaku, pembangunan jaringan distribusi utama (JDU), dan jaringan distribusi pembagi SPAM Sepaku Tahap I. Untuk bidang sanitasi, lanjut dia, dialokasikan Rp 816,4 miliar, ditujukan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah IPAL 1, 2, dan 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jaringan perpipaan air limbah, pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) 1 KIPP, pembangunan unit pengurukan residu pengolahan sampah IKN.

”Alokasi berikutnya untuk pengembangan kawasan permukiman sebesar Rp 1,21 triliun, untuk kegiatan penyiapan KIPP, penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I dan II, serta sistem proteksi kebakaran KIPP,” terang Diana Kusumastuti.

Sedangkan untuk Bina Penataan Bangunan, menurut dia, dialokasikan Rp 7,69 triliun, dengan peruntukkan kegiatan pembangunan gedung pusat pemerintahan, kantor presiden, paviliun presiden, gedung sekretariat presiden, kantor staf khusus presiden, wisma negara, gedung kawasan blok kementerian koordinator 1 dan 2, gedung kementerian sekretariat negara. Lalu untuk pembangunan gedung kantor kementerian/lembaga, masjid negara, gedung, dan kawasan beranda Nusantara, rencana pengembangan kawasan KIPP, dan urban design development KIPP.

”Sedangkan untuk perencanaan dan pengendalian dialokasikan anggaran sebesar Rp 40,24 miliar untuk manajemen konstruksi (MK) induk pembangunan KIPP dan operasional Satgas IKN,” papar Diana Kusumastuti. (*)