Jelang Rakor DPD RI-Mendagri, Amirul Sebut Masa Depan Kepton

PUBLIKSATU, BAUBAU - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menggulirkan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Rencananya, wacana pemekaran daerah itu akan dibahas lagi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (07/02) pekan depan.

Hal ini diungkapkan Anggota DPD RI, Amirul Tamim dikonfirmasi usai Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, di kantor Wali Kota Baubau, Rabu (1/2). Saat itu, Amirul menjawab pertanyaan tentang kabar Kepton yang masuk dalam daftar lima calon provinsi baru di pulau Sulawesi.

"Kami di DPD RI sudah mengedarkan undangan ke Mendagri untuk hadir rapat tanggal 7 Februari. Kami selaku perwakilan daerah di Jakarta akan ada pembahasan kembali tentang bagaimana masa depan daerah-daerah yang sudah lama diusulkan mekar termasuk Kepulauan Buton," ujar Amirul.

Kata dia, rapat dengan Mendagri itu juga merupakan bentuk respon DPD atas pemekaran empat provinsi baru di Papua. Para Senator ingin memperjelas nasib usulan calon daerah otonomi baru yang sudah lama diwacanakan dan masuk dalam desain besar penataan daerah.

"Oleh sebab kita ingin mendengarkan penjelasan dan tanggapan pemerintah tentang rencana itu. Tentu, kita juga mengharapkan ada langkah-langkah persiapan bagi daerah (usulan)," tutur mantan Wali Kota Baubau dua periode ini.

Pun, menurut dia, pemerintah daerah yang masuk dalam cakupan Kepton perlu untuk menjaga asa pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengawal pemekaran. "Alhamdulillah selama ini pak Ali Mazi cukup konsen memperjuangkan itu," pungkasnya.(exa/p5)