Tokoh Pemuda Desak Apdesi Mubar Jujur Soal Dukungan ke Bahri
PUBLIKSATU, LAWORO - Tokoh pemuda Kabupaten Muna Barat (Mubar), Didin Alkindi prihatin dengan tudingan tidak sedap terhadap Pj Bupati Bahri. Didin pun mendesak Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Mubar untuk mengklarifikasi perihal itu.
Permintaan Didin yang juga pendiri Lembaga Kerukunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tiworo Mubar itu dipicu oleh salah satu postingan di grup Facebook Muna Barat Watch. Di mana, akun Muh Ari memosting link berita publiksatu.co tentang "gerakan 69 Kades" disertai caption bernarasi miring terhadap Pj Bupati Mubar, Bahri.
"Kasian PJ mubar ini paksa kepala desa untuk tanda tangan dan meminta kepada Mendagri agar di perpanjang masa jabatannya Bahri di mubar...ko takut jga kha.....katanya orang dalam to kenapa minta tanda tangan para padesa dan menyuruh dan memaksa padesa meminta kepada Mendagri haahahha lucu2 kmu....," tulis Muh Ari.
Didin menyayangkan pernyataan bernada negatif itu menyasar Bahri. Untuk itu, pihaknya mendesak Apdesi Mubar agar membuktikan secara secara faktual tentang dugaan pemaksaan terhadap 69 Kades dalam menandatangani dukungan perpanjangan masa jabatan Bahri sebagai Pj Bupati Mubar.
"Jika memang benar (postingan itu) maka buktikan, dan jika salah dan hanya menuduh dengan segala hormat kepada pihak yang bersangkutan untuk segera melakukan klarifikasi kepada publik agar tidak menjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat Muna barat sendiri," kata Didin lewat pesan WhatsApp, Senin (20/2).
Memang, menurut dia, wilayah pemerintahan perlu adanya pengawasan eksternal misalnya kritik. Namun, seyogyanya setiap pendapat yang disampaikan ke umum tidak didasarkan atas kebencian dan fitnah. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim politik khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Sebagai generasi muda, tentu kami tidak menginginkan dihasut dengan narasi-narasi kebencian. Jangan berikan dogma kepada publik yang tidak benar. Akibatnya adalah kemunduran untuk daerah kita. Sementara kita masyarakat Muna Barat menginginkan dan menuntut kemajuan daerah," ujar magister ilmu politik Universitas Nasional (Unas) ini.