OJK Genjot Pengembangan Desa Lewat EKI, Bank Nagari Salurkan KUR Rp 1 Triliun

PUBLIKSATU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat desa melalui program ekosistem keuangan inklusif (EKI). Dengan harapan, mampu mengoptimalkan potensi potensi alam, budaya, sosial, dan finansial pedesaan agar sejahtera.

"Kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai. Namun juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-inkubasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dikutip dari JawaPos.com, Kamis (22/6).

OJK turut memastikan ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat desa. Mulai perbankan, asuransi, bahkan pasar modal. Regulator tentu tidak bekerja sendiri.

Justru melalui EKI mensinergikan peran pemerintah daerah (pemda), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Desa (Kemendes), dan Bank Indonesia (BI) dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan.Antara lain, rekening pelajar (Kejar), program Laku Pandai, kredit usaha rakyat (KUR), security crowd funding (SCF), dana pensiun, Fintech peer-to-peer (P2P) lending, dan QRIS.

Berbagai program tersebut juga dapat digunakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia. Mengingat, saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah. Masing-masing yakni 40,7 persen dan 76,88 persen. Masih di bawah rerata tingkat nasional dengan literasi keuangan sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan 85,10 persen.

"Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan itu," jelas Friderica.