Ashabul Kahfi Minta Tokoh Masyarakat Bantu BPKH Sosialisasikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji
PUBLIKSATU, MAKASSAR--Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIII DPR RI melaksanakan kegiatan Sosialisasi BPIH dan Keuangan Haji, di Hotel Rinra Makassar Sabtu.(23/9/2023).
Kegiatan sosialisasi ini diikuti ratusan peserta, dari kalangan dosen, guru, mubalig, pekerja sosial hingga Mahasiswa.
Tampil sebagai narasumber Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid, dan Dosen Unismuh Makassar Hadisaputra.
Baca Juga: Lagu Minang Berkumandang di Jakarta, Kintani, Ipank, Ratu Sikumbang Tampil di Pestapora 2023
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam pemaparannya mengajak para tokoh masyarakat yang hadir untuk membantu BPKH dalam mensosialisasikan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Menurut Ashabul Kahfi, animo masyarakat Sulawesi Selatan untuk berhaji sangat tinggi. Menurut data yang ada masa tunggu haji di Sulawesi Selatan bahkan ada yang mencapai 47 tahun.
"Sehingga terkadang beredar issu di masyarakat bahwa dana daftar tunggu digunaka untuk kepentingan lain, seperti membagun infrastruktur," kata Ashabul Kahfi.
Jadi, lanjut Ashabul Kahfi kalau mendengar bahwa dana haji yang ada dipakai untuk kepentingan lain itu tidak benar.
"Itu Hoaks," ungkap Ashabul Kahfi, yang juga merupakan Ketua DPD PAN Sulawesi Selatan.
Ia juga menyatakan bahwa salah satu yang paling penting dibahas dalam Sosialisasi adalah adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa biaya perjalanan ibadah haji dinaikkan setiap tahun.
Baca Juga: Profil Anggota Tim BAJA AMIN, Pemenangan Anies Baswedan
Padahal, sebenarnya selama ini Bipih ( Biaya perjalanan Haji) yang ditanggung jamaah hanya sebagian dari total biaya perjalanan.
"Untuk tahun 2023, harusnya setiap jamaah menanggung biaya Rp90,05 juta, namun yang ditanggung jamaah hanya sekitar 49,8 juta, selebihnya ditutupi dari biaya manfaat investasi BPKH.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH RI, Dr. Fadlul Imansyah menyebut, hingga Juni 2023, posisi dana yang dikelola BPKH telah mencapai Rp156,59 triliun.
"Alhamdulillah nilai manfaat hingga Juli 2023 adalah Rp6,4T. Nilai manfaat ini tentu akan kembali kepada jamaah," ujarnya.