KIPP Temukan Banyak Problem di Daerah, Diantaranya Soal Dapil yang Hilang

PUBLIKSATU, JAKARTA- Masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan legislatif (Pileg) tinggal menghitung hari. Namun, ternyata masih ditemukan masalah di lapangan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP, Kaka Suminta mengungkapkan, jelang masa penetapan DCT yang sedang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyimpan persoalan di tataran pemenuhan syarat bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) di satu daerah pemilihan (Dapil).

"(Masa penetapan) DCT sedang berjalan dan harusnya sudah selesai tapi banyak problem di daerah-daerah, misalnya soal Dapil yang hilang," ujar Kaka saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/9).

Baca Juga: Arsul Sani Calon Hakim MK Usulan DPR

Hilang Dapil yang dimaksud, dijelaskan Kaka yakni ada partai politik (Parpol) tidak dapat memenuhi syarat pencalonan anggota legislatif (Pencalegan).

Salah satunya adalah terkait pemenuhan keterwakilan 30 persen Bacaleg perempuan. Sehingga, menurutnya, seluruh Bacaleg yang didaftarkan tidak dapat ikut pemilihan.

"Ketika tidak terpenuhi syarat perempuan oleh karena misalnya upload yang salah," ungkap dia.

"Misalnya, upload tentang ijazah yang dilegalisir itu harusnya halaman depannya, tapi ini yang diupload hanya daftar nilainya. Maka secara teknis itu tidak memenuhi syarat kan," urai Kaka.

Baca Juga: Kampung Keluarga Berkualitas Atasi Stunting Dilaunching

"Maka ketika perempuannya hilang satu, dan tidak terpenuhinya 30 persen keterwakilan perempuan, maka hilang lah satu Dapil. Ini banyak terjadi, dan akhirnya banyak yang belum selesai. Inilah yang menghambat DCT," sambungnya memaparkan.

Sebagai contoh, Kaka menemukan masalah tersebut salah satunya ada di wilayah Jawa Barat, dan bahkan telah masuk wilayah sengketa di Bawaslu yang juga mengungkap masalah keterbukaan antara pimpinan KPU di daerah tidak berjalan.

"Di Kabupaten Subang (Jawa Barat) saya lihat ada sidang sengketa, yang ternyata kolektif kolegial di KPU nya sendiri tidak terjadi," ungkapnya lagi.

Maka dari itu, kaka menilai ada masalah serius di KPU dalam pelaksanaan tahapan Pencalegan, yaitu masalah keterbukaan.

"Ini kan gejala buruk ya. Jangankan terbuka ke pihak luar seperti Bawaslu, antar komisioner saja sudah tidak terbuka. Apakah ini kebijakan pusat, bahwa divisi divisi itu kompartemen?" herannya.