Usman Hamid Sebut jika Mewujudkan Politik Dinasti Terus Dilanjutkan, Maka Perlawanan Bakal Terus Bergerak
PUBLIKSATU, JAKARTA— Juru bicara deklarator Juanda yang menyebut Reformasi Kembali ke Titik Nol, Usman Hamid, mengatakan, jika niatan mewujudkan politik dinasti terus dilanjutkan, maka tokoh-tokoh bangsa akan terus bergerak melakukan perlawanan.
"Jika fenomena politik ini diteruskan kita akan bergerak terus. Akan terus kita gerakkan,” kata Usman, Jumat (20/10).
Usman berharap dengan peringatan yang disampaikan para tokoh yang tergabung di Deklarasi Juanda ini, masyarakat akan tergerak.
"Bagaimanapun mereka harus melihat masyarakat tidak bisa dibodohi terus menerus," kata Usman.
Baca Juga: Jajaran Kemenko Polhukam Dihimbau Tetap Netral di Pilpres
Deklarasi para tokoh yang dilakukan di Juanda, merupakan bagian dari mengingatkan sejarah tentang Kedaulatan Bangsa yang disampaikan Juanda melalui Deklarasi Juanda.
"Ada semangat untuk mengusung kembali semangat kedaulatan yang dulu digelorakan oleh Juanda," kata Usman.
Deklarasi para tokoh yang dilakukan di Juanda ini, kata Usman, juga ingin menggerakan dan mengingatkan masyarakat tentang adanya bahaya yang sangat serius, yaitu menguatnya masalah politik dinasti yang kental dengan nepotisme.
"Seorang presiden memaksakan kehendaknya untuk mengistimewakan anaknya dalam mendapatkan jabatan publik, dan fasilitas bisnis dari kelompok oligarkhi," kata Usman.
Baca Juga: Usia 59 Tahun, Golkar Target 20 Persen di Pemilu 2024
Hal yang lebih memprihatinkan lagi, kata Usman, upaya politik dinasti ini dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi.
"Karena Ketua MK-nya adalah ipar dari Presiden Jokowi. Orang yang akan diuntungkan dari putusan MK adalah keponakannya. MK sebagai lembaga tertinggi penjaga konstitusi sudah disalahgunakan," kata Usman.
Persoalan kemunduran demokrasi seperti ini, menurut Usman, bukan hanya pertama kalinya. Sebelumnya sudah ada kemunduran-kemunduran lainnya, seperti ruang kebebasan yang menyempit, serangan terhadap suara kritis, menghilangnya oposisi politik, sampai melemahnya independensi aparat hukum.
"Sehingga kita mengatakan reformasi kembali ke titik nol," tegas Usman