Satgas Pemilu Dibentuk PPATK, Pantau Dana Ilegal

PUBLIKSATU, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membentuk satgas pemilu. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi transaksi keuangan selama pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Humas PPATK Moh. Natsir Kongah mengatakan, satgas pemilu di PPATK akan melengkapi satgas pemilu lainnya yang melibatkan berbagai instansi seperti Polri, KPU, dan Bawaslu. ’’Intinya, bersiap mengamankan keadaan agar tetap terkendali,’’ kata Natsir kemarin (22/10).

Menurut Natsir, setidaknya ada enam tipologi potensi kejahatan dalam pemilu. Yakni, politik uang (money politics), manipulasi data pemilih, intimidasi atau ancaman terhadap pemilih, penggunaan fasilitas negara, penyebaran hoaks, hingga perusakan atau pembakaran logistik.

Baca Juga: Sebanyak 7 Laporan Diterima MK Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Dia menyebut, KPU telah berkoordinasi dengan PPATK. Khususnya untuk mencegah adanya aliran dana ilegal yang dapat mengganggu proses demokrasi.

’’Dan, Bawaslu juga bekerja sama dengan PPATK untuk melacak dugaan pendanaan janggal menjelang pemilu ini,’’ paparnya. PPATK telah melakukan analisis tentang potensi dana ilegal tersebut. Hasilnya sudah disampaikan ke Bawaslu dan KPU.

Sebelumnya, PPATK melakukan eksplorasi dana kampanye yang bercampur dengan hasil tindak pidana di setiap provinsi. Temuan per Agustus 2023, ada 11 provinsi dengan rata-rata risiko tertinggi dana kampanye sebagai sarana pencucian uang yang bercampur dana ilegal.

Baca Juga: Puan Maharani Singgung Teman Jadi Lawan

Sebelas provinsi tersebut adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Bengkulu, dan Jateng.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, politik uang tersebut hampir terjadi di setiap tingkatan kontestasi politik. ’’Di mana risiko pencucian uang selalu ada,’’ jelasnya.