CBC Soroti Kebijakan OJK, Kurang Jeli Dengan Tugas yang Diemban

PUBLIKSATU, JAKARTA - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyebut, saat ini, industri perbankan sedang tidak baik-baik saja. Risiko likuiditas dan kenaikan biaya operasional semakin memberatkan.

Dirinya pun mengkritik press release yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Oktober 2023 (SP 163/GKPB/OJK/X/2023), memperlihatkan OJK kurang jeli dengan tugas yang diemban.

Baca Juga: President & CEO, Progesys Nilai Sektor Industri Indonesia Tumbuh Kuat

"Di era suku bunga tinggi, perbankan akan menghadapi risiko likuiditas dan peningkatan biaya operasional. Rasio Sharpe Square Ratio (SSR) adalah metode untuk mengukur kinerja suatu portofolio," kata Deni dalam keterangannya Jakarta, Kamis (9/11).

Asal tahu saja, rasio SSR berguna untuk mengukur seberapa besar proporsi dana pihak ketiga (DPK) yang harus disimpan oleh bank di Bank Indonesia (BI), sebagai cadangan.

Semakin tinggi rasio SSR, maka semakin rendah likuiditas bank yang bersangkutan. Artinya, semakin tinggi pula biaya operasional bank tersebut. Bank Indonesia (BI) menetapkanm besaran rasio SSR yang berbeda untuk setiap jenis simpanan.

"Jika tingkat suku bunga naik, maka DPK akan berpindah dari simpanan berjangka pendek ke jangka panjang yang bunganya lebih tinggi," terang Deni.

Baca Juga: Bapanas Pastikan, Stok 12 Komoditas Pangan Aman hingga Akhir Tahun 2023

Hal ini, lanjutnya, meningkatkan rasio SSR bank, karena simpanan berjangka panjang memiliki rasio SSR lebih tinggi ketimbang simpanan berjangka pendek.

Untuk itu, kata dia, bank harus mengelola komposisi DPK-nya agar tidak terlalu terbebani kewajiban SSR. Kinerja sektor keuangan yang jauh dari moncer memperlihatkan tidak jelinya OJK akan permasalahan sektor keuangan di Indonesia.

Hal ini terjadi karena adanya tiga hal penting yang secara struktural justru tidak dijelaskan oleh OJK dengan sistematis. Pertama, meningkatnya risiko sistemik akibat ketidakstabilan ekonomi global, geopolitik, dan bencana alam.

"Kedua, meningkatnya persaingan antara penyedia jasa keuangan, baik konvensional maupun digital. Ketiga, meningkatnya potensi fraud, cybercrime, dan money laundering dalam sektor jasa keuangan," paparnya.

Penjabaran rencana OJK untuk mengatasi hal-hal di atas, menurut Deni, sangat tidak jelas alias sumir sekali. Ketiga hal penting tersebut, tidak dijelaskan detil, karena OJK tidak mengaitkannya dengan empat permasalahan.

Pertama, lanjutnya, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan fungsi pengaturan dan pengawasan antara sektor-sektor jasa keuangan.

Kedua, masih terdapat potensi konflik kepentingan antara OJK dengan pihak-pihak yang diawasi.