Pemerintah Harus Memikirkan Perbaikan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji, Jangan Hanya Minta Kenaikan BPIH Saja

PUBLIKSATU, JAKARTA - Ada banyak hal yang harus dibenahi pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Selain usulan kenaikan biaya yang terlalu berat, pemerintah juga harus memikirkan perbaikan kualitas pelayanan ibadah haji.

"Yang tak kalah penting daripada sekadar menaikkan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) adalah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan serta pelayanan ibadah haji," kritik Anggota Komisi VIII DPR RI, Syaifullah Tamliha, Kamis (16/11).

Baca Juga: Banyak Tokoh Disebut Bakal Bantu Pemenangan Anies-Muhaimin, tapi Enggan Masuk Timnas Amin

Pasalnya, politisi PPP ini menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu masih banyak ditemukan kekurangan. Apalagi berdasarkan data Kemenag, ibadah haji tahun 2023, kurang lebih 800 jemaah meninggal dunia.

"Sistem pelaksanaan ibadah haji harus terus ada peningkatan, pelayanan jemaah dengan berbagai fasilitas mesti lebih meningkat pula," tegasnya.

Baca Juga: Sudirman Said Sadari Banyak Survei Menempatkan Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Dalam Urutan Paling Akhir

Soal kenaikan BPIH yang diusulkan sebesar Rp 105 juta, Fraksi PPP memastikan sedang berusaha agar tersebut tidak memberatkan masyarakat.

Adapun biaya layanan yang dimaksud berupa biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, serta beberapa lainnya.