Anies Baswedan Sebut Dukungan dari Ijtima Ulama Membuktikan Dirinya Membuka Komunikasi dengan Semua Pihak
PUBLIKSATU, JAKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan adanya dukungan dari Ijtima Ulama yang berasal dari PA 212 membuktikan bahwa dirinya membuka komunikasi dengan semua pihak. Hal itu menurutnya tak mengindikasikan adanya politik identitas.
Ia justru mempermasalahkan negara yang selama ini seakan menjauhi dan memusuhi kelompok yang tergabung dalam Ijtima Ulama, termasuk salah satunya adalah mantan pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab.
"Yang menjadi problem menurut saya justru selama ini ada kelompok-kelompok yang negara tidak mau memberikan kesempatan yang sama. Dimusuhi, dijauhi, seakan-akan bukan warga Indonesia, seakan-akan tidak punya hak yang sama untuk berada di Republik ini," ujarnya saat ditanya mengenai kekhawatirannya soal politik identitas dengan dukungan dari PA 212 melalui Ijtima Ulama, Jumat (24/11).
Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Ganjar-Mahfud Komitmen Penuhi Kebutuhan Gizi Ibu dan Anak
"Cara berpikir begitu yang membuat kita tidak lagi adil. Kok yang lain-lain diterima? Ada satu-dua kelompok yang tidak akan pernah diterima, emang dia nggak warga Indonesia dan nggak punya kesempatan?" imbuh Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa apapun kelompoknya, memiliki hak yang sama dalam memberikan dukungan dan menyampaikan aspirasi terhadap penyelenggara negara.
"Ketika mereka meminta sesuatu, apapun kelompoknya, tanyakan ini sejalan tidak dengan prinsip UUD 45? Sejalan enggak dengan prinsip konstitusi kita? Kalau sejalan, loh berarti bukan untuk kepentingan kita kalau dilaksanakan," ucapnya.
Baca Juga: Meta Umumkan Inisiatif Jaga Integritas Pemilu di Indonesia yang Berlangsung 14 Februari 2024
"Jadi saya mengajak kepada semua, salah satu problem utama di negeri ini adalah ketika pemegang kewenangan dari rakyat menutup diri untuk berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada di bangsa ini," sambung Anies.
Ia mengatakan bahwa negara sudah seharusnya menjalin komunikasi dengan semua pihak dan semua kelompok.
'Dan ketika berinteraksi, bukan berarti kemudian setuju dengan semua pandangannya dan bukan berarti kemudian kita akan menjalankan apa yang diaspirasikan. Ketika bicara kebijakan memang kebijakan kita harus merujuk pada konstitusi harus menuju kepada semua perundangan yang ada," pungkas Anies.