Sadari Tantangan Khusus di Indonesia Timur, Ganjar Tegaskan Bakal Selesaikan Masalahnya
PUBLIKSATU, KUPANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali mengunjungi Indonesia Timur dengan menjalani kampanye hari keempat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12). Ganjar Pranowo menyadari tantangan khusus di Indonesia timur dan menegaskan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat setempat.
Ganjar menyatakan, fasilitas kesehatan, satu desa satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes dan satu dokter harus segera disediakan. Sehingga kondisi ibu mengandung hingga melahirkan dan masa kruisial 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) dapat terpantau.
Hal ini ditekankan Ganjar, dalam rangka penurunan angka stunting di NTT yang saat ini tertinggi di Indonesia mencapai 35 persen.
Baca Juga: TKD Seluruh Indonesia Diintruksikan Prabowo Lakukan Kampanye Santun
“Inilah pentingnya pendataan dari seluruh usia kehamilan dari waktu ke waktu yang musti dipantau. Kalau masalah kita tandai sehingga bisa dicegah. Ada bidannya, ada perangkat desanya, bahkan seperti di Jawa Tengah, kita mendorong pelajar sebagai pendamping ibu hamil melalui program one student one client. Jadi sebenernya ada bank cara untuk mencegah stunting” ujar Ganjar.
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar juga mengutarakan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap terjadi di NTT. Kejadian TPPO yang melibatkan 256 warga NTT pada Agustus lalu menunjukkan urgensi tindakan preventif dan penanggulangan.
Ganjar menyoroti pengalaman pribadinya dalam menangani kasus serupa di Semarang, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam menangani masalah ini.
Baca Juga: Anies Baswedan Klaim tak Pernah Gunakan Buzzer dalam Kontesasi Pilkada DKI 2017 Maupun saat Menjabat Gubernur DKI Jakarta
“Kebetulan kami pernah menangani di Semarang, dia dilatih kerja alasannya akan dikirim di salah satu tempat di Indonesia tapi ternyata trafficking, TPPO kita handle” kata ganjar.
“Ini penting partisipasi antara pemerintah daerah dan penegak hukum maka butuh kerja sama antara penegak hukum dan Pemda, kita siapkan shelter-shelter untuk menangani dan tentu laporan masyarakat. Maka betul-betul harus ada satu layanan yang bisa menerima laporan masyarakat sehingga kita bisa meresponnya dengan cepat. Musti ada kesadaran di publik untuk satu momen mau bertindak dengan cepat," pungkas Ganjar.