Sri Mulyani Sebut Bahas Anggaran Alutsista, Isi Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Istana Bogor
PUBLIKSATU, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membocorkan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (28/11). Ia mengungkapkan, keduanya membahas anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Pertemuan dengan Menhan membahas belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Kemenhan anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), namun Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," kata Sri Mulyani dikutip, Jumat (1/12).
Ia menuturkan, adanya keputusan tersebut dilihat dari langkah Kemenhan yang telah diberikan pemerintah dari APBN, namun masih tetap melakukan utang luar negeri dalam periode 2020-2024 dengan jumlah sekitar USD 25 miliar atau setara Rp 385 triliun.
Baca Juga: Sadari Tantangan Khusus di Indonesia Timur, Ganjar Tegaskan Bakal Selesaikan Masalahnya
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD 20,75 miliar ke USD 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebut, hal ini dilakukan berdasarkan pendapat dari Menhan Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo merasa kebutuhan alutsista Indonesia saat ini masih belum cukup untuk menghadapi geopolitik dunia yang terjadi.
“Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perancanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga menyetujui tiga rencana lain dari Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri dengan jumlah USD 55 miliar. Ia mengonfirmasi kalau kondisi tersebut akan berlaku selama tiga renstra.
Baca Juga: TKD Seluruh Indonesia Diintruksikan Prabowo Lakukan Kampanye Santun
“Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu USD 55 miliar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 - 2029 nanti kemudian 2029 – 2034,” ujar Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, belanja dari Kemenhan tersebut termasuk salah satu anggaran terbesar dalam porsi APBN. Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai Rp 316 triliun.
Sementara dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan Rp 331,9 triliun untuk bidang hukum dan hankam, termasuk di dalamnya untuk pengamanan Pemilu 2024.