2,3 Juta Formasi CPNS PPPK 2024, Jokowi: Untuk Mendukunng Pelayanan Publik Berbasis Digital
PUBLIKSATU, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024. Dalam pengumumannya, formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 tersebut total tersedia sebanyak 2,3 juta formasi.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengumuman formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 itu melalui channel Sekretariat Presiden, pada Jumat, 5 Januari 2024. Jokowi menyatakan, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil. Mereka yang dibutuhkan berasal dari berbagai disiplin ilmu.
"Untuk mendukung pelayan publik berbasis digital efisiensi birokrasi dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas," kata Presiden Jokowi dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).
Disebutkan pula, dalam seleksi CPNS 2024 ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate. "Dengan membuka formasi CPNS 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000," ungkap Jokowi.
Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN atau UU ASN 2023.
Nah, khusus untuk seleksi PPPK 2024, pemerintah membuka peluang yang sangat luas bagi honorer status P dan TL. "Di mana tahun ini dilakukan rekruitmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK," beber Jokowi.
Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, formasi untuk PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dialokasikan untuk guru dan dosen. Juga untuk tenaga kesejatan serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan instansi. Degan demikian, total formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2024 dan seleksi PPPK 2024 mencapai 2,3 juta formasi.
"Sehingga tahun ini Pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2,3 juta formasi," sambung Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen CPNS 2024. "Dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik," tandas Jokowi.
Sebelumnya, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, dalam sebuah kesempatan mengungkap, dalam RPP Manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN.
Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi: Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.