Darwin-Ali Kedepan Diminta Evaluasi TPP dan Belanja Operasional OPD

PUBLIKSATU, LAWORO-Belum juga dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar) periode 2025-2029 pasangan La Ode Darwin dan Ali Basa (Darwin-Ali), mulai diperhadapkan dengan sejumlah tuntutan dari kalangan masyarakat.

Point penting yang menjadi sorotan masyarakat dan patut diperhatikan secara serius bagi pasangan Darwin-Ali kedepan adalah permintaan evaluasi atas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta pendistribusian uang operasional disetiap OPD.

Hal itu ditegaskan salah seorang Tokoh Pemuda Mubar, La Ini. Katanya, alokasi anggaran untuk belanja pegawai atau belanja jasa serta kebutuhan belanja bagi setiap OPD tidak sebanding dengan pemasukan keuangan daerah dalam setiap tahun.

"Artinya, pengeluaran jauh lebih besar nilainya dari pada pemasukan. Jadi pemberian TPP saya anggap tidak perlu besar. Harus dievaluasi kembali. Pemberian TPP mestinya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kenapa ?, karena target pendapatan asli daerah (PAD) tidak maksimal dilakukan setiap tahun oleh masing-masing OPD,"tegasnya.

Selain itu, bengkaknya alokasi anggaran kebutuhan pegawai sangat berimplikasi pada pembangunan infrastruktur daerah. Program pembangunan setiap tahun tidak stimulan akibat kemampuan keuangan yang tidak maksimal.

"Mubar ini baru berusia terhitung sekitar 16 tahun. Ibarat seorang anak yang masih menjalani masa pertumbuhan. Kita tidak sedang menjalankan visi mensejahterakan elit dilingkaran pejabat daerah, tetapi kita masih masa transisi pembangunan. Infrastruktur yang perlu digenjot, bukan kesejahteraan pejabat,"katanya.

Menurut La Ini, Mubar belum saatnya memberikan perlakuan istimewa berlebihan terhadap pegawainya dengan tambahan penghasilan diluar gaji yang begitu besar. "Harus berpikir dulu menata pembangunan daerah, agar terlihat maju dan berkembang. Infrastruktur harus digenjot guna menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat,"terang, dia.

Tahun 2025 ini belanja pegawai lingkup Pemkab Mubar, ditaksir berada diangka 46 persen, diluar dari belanja operasional OPD. Posisinya, diatas porsi belanja pegawai yang mestinya maksimal diangka 30 persen. Sebab, pengangkatan PPPK tahun lalu cukup menguras keuangan daerah kurang lebih Rp. 61 miliar, dengan jumlah orang yang akan digaji sebanyak 1.700 orang. Karena, pemerintah pusat hanya menurunkan bantuan 30 persen, dari kebutuhan anggaran sekitar kurang lebih Rp. 84 miliar.

Sebelumnya Asisten II Setda Mubar Nazirun, menyampaikan sisa anggaran untuk belanja barang tahun 2025 sekitar kurang lebih Rp. 42 miliar. Berdasarkan pernyataan Kepala BPKAD Mubar Taslim, dana untuk kebutuhan infrastruktur daerah tersebut setara dengan dana pemberian TPP tahun ini senilai kurang lebih Rp. 42 miliar.(Gola)