DPRD Duga Pelantikan Birokrasi tak Prosedural, PR Bupati-Wabub Baru

PUBLIKSATU, BATAUGA—Dinamika pencopotan Sekda La Ode Budiman dan sejumlah pejabat di Buton Selatan oleh Pj Bupati Ridwan Badalah (RB) satu hari menjelang akhir masa jabatanya kembali memanas. Saling klaim jabatan terlihat pada apel pagi Senin (24/2/2025).

Mantan Sekda La Ode Budiman yang dicopot (RB) tetap memimpin apel pagi senin. Awalnya Plh Sekda Jaudin pada awalnya memimpin apel Senin tiba-tiba diakhir apel itu kehadiran La Ode Budiman yang mengambil alih apel pagi.

Begitupun posisi kursi ruang kerja. Dua pejabat itu juga bersitegang. Mantan dua tahun Pj Busel yang juga Sekda Busel La Ode Budiman tetap bertahan di kursi jendral ASN Busel. Sedangkan Plh Sekda Busel Jaudin masih tetap di ruang kerja Asisten 3 Setda Busel

Ketegangan pun muncul. Dua birokrasi itu saling klaim. Mempertontonkan dualisme Sekda birokrasi di pemerintah era baru pemerintahan Bupati H Muhammad Adios- Wabub La Ode Risawal.

Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

“Kita sangat sayangkan terjadi seperti ini. Kami tidak ingin Busel ini ada kegaduhan seperti ini terus. Kami akan rekomendasikan kepada Bapak Bupati (baru) agar mengevaluasi kembali pelantikan sebelumnya,” ujarnya saat menerima aspirasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa (Gema) Busel.

Dikatakan, pihaknya juga mendapatkan informasi persetujuan teknis (Pertek) dan izin yang diterbitkan Kemendagri terkait pelantikan pejabat di Busel hanya 13 orang. Tapi yang dilantik justru lebih dari jumlah itu.

“Ini jelas ada yang tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Hingga berita ini dirilis belum ada jawaban resmi atau keterangan dari Bupati Busel H Muhammad Adios maupun Wabub Busel La Ode Risawal untuk konflik birokrasi yang diciptakan Pj Bupati Ridwan Badalah. Bupati Adios masih mengikuti Retret di Akademi Militer di Magelang sejak 21 hingga 28 Februari ini.

Ini juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) 100 hari kerja Bupati-Wabub Busel periode 2025-2030 diawal pemerintahanya. Konflik birokrasi di Busel tak ada ujungnya. Era sebelumnya juga pernah terjadi pelantikan birokrasi yang diduga juga tak prosedural.

Kini publik menanti solusi tegas Bupati dan Wabub Busel yang baru. Pun juga menanti program gebrakan solutif berkaitan dengan sejumlah persoalan krusial dan membudaya di Busel.(aga)