Soal Polemik LPj APBD 2019, Ketua DPRD Kikuk

PUBLIKSATU, BAUBAU - Kontroversi Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Baubau 2019 hingga kini belum juga diketahui ujungnya. Pun, Ketua DPRD Baubau, Zahari masih canggung membahas polemik ini.

Padahal, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) LPj APBD itu dimentahkan alias belum ditetapkan oleh DPRD Baubau. Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau diminta untuk membenahi dokumen tersebut sebelum dibahas ulang.

Haji Bobi-sapaan karib Zahari tidak bisa berbicara banyak terkait masalah tersebut. Ketua DPD Golkar Baubau tiga periode ini berdalih tak hadir dalam rapat terakhir.

"Saya tidak sempat hadir pada rapat itu, karena masih ikut Musda (Musyawarah Daerah) Golkar Baubau. Jadi, yang pimpin rapat waktu itu Wakil Ketua DPRD," ungkap Zahari dikonfirmasi di kantor DPRD Baubau, Rabu (9/9).

Mantan Ketua Tim yang memenangkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, AS Tamrin-La Ode Ahmad Monianse ini juga belum mengetahui deadline atau batas waktu perbaikan Raperda LPj APBD itu. "Nanti konfirmasi sama pimpinan rapat waktu itu saja ya," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse menanggapi santai soal kontoversi LPj itu. Bahkan, Politisi PDI-Perjuangan ini menganggap pengembalian itu adalah sesuatu yang lazim.

"Saya kira itu hal biasa," ungkap Monianse dikonfirmasi di kompleks kantor Wali Kota Baubau, Senin (31/8) lalu.